Target Jokowi-JK: Bagi-bagi 5 Juta Sertifikat Tanah Tahun Ini

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan pemerintah tengah membuat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya melalui program reforma agraria dan kehutanan sosial.

"Ini adalah kebijakan yang sangat tidak mudah diimplementasikan, meskipun reforma agraria dan kehutanan sosial itu baik untuk pemerataan," kata Darmin saat acara Capaian 3 Tahun Jokowi-JK di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Program reforma agraria, kata Darmin menjadi salah satu modal bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Sebab, terdapat skema sertifikasi tanah rakyat yang bisa dijadikan modal.

"Sabagai gambaran sertifikasi tanah itu dulu setahun hanya 500, tahun ini ditetapkan 5 juta, tahun depan 7 juta, 2019 9 juta. Kalaupun misalnya tahun ini tidak sampai 5 juta kita akan push di 2018 di atas 7 juta, kalau selesai maka seluruh tanah milik rakyat ada sertifikasinya," jelas dia.

Sedangkan untuk program kehutanan sosial, lanjut Darmin, menjadi salah satu cara baru pemerintah mengendalikan transmigrasi dengan model yang baru. Di mana, transmigrasi tidak hanya diberikan dana lalu menjalankan hidup seperti biasanya.

Menurut Darmin dalam program ini masyarakat akan diberikan kesempatan mengelola lahan-lahan hutan milik negara secara kelompok, dan pemerintah menyediakan perusahaan yang menyerap hasil produksi masyarakat, hingga terdapat koperasi.

"Penanamannya juga kalau cabai ya cabai, sayur ya sayur, jagung ya jagung jadi bekerjanya kelompok, dengan begitu kita bisa memilih bibit yang baik," jelas dia.

Tidak hanya itu, dalam program kehutanan sosial ini juga pemerintah akan menjamin paska panennya, sehingga produksi-produksi bisa dikendalikan sesuai kebutuhan.

"Sekarang ini kita belum sampai tahap itu, bahkan sekarang harga bawang jatuh, ironi kita di situ kalau musim jelek produksi pangan kurang harganya naik, kalau musimnya bagus, produksinya baik harganya turun, nah antara dua ini harus ada yang disiapkan paska panennya bagaimana, offtakernya bagaimana," kata Darmin.

Sampai saat ini, Darmin memastikan, pemerintah masih mengidentifikasi hutan produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menjalankan program perhutanan sosial, seperti di Jawa terdapat lahan Perhutani seluas 2,4 juta hektar.

"Kita sedang identifikasi untuk dibolehkan masyarakat berusaha di situ, harus kluster, ada koperasinya, yang ditanam itu sama, kemudian ada offtakernya, paska panenya, menteri LHK sudah identifikasi 150, yang clear 50-an lokasi, presiden awal November akan mulai meresmikan satu per satu perhutanan sosial, ada yang 200 hektar, tapi ada 2.000 hektar," tukas dia. (hns/hns)