Bahas Dana Alutsista, Sri Mulyani dan Komisi I DPR Rapat Tertutup

Bahas Dana Alutsista, Sri Mulyani dan Komisi I DPR Rapat Tertutup

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 19 Okt 2017 15:56 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menjadi hal yang tidak biasa ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebab, dua menteri tersebut merupakan mitra kerja Komisi XI DPR. Lalu mengapa Sri Mulyani dan Bambang menyambangi Komisi I?

Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan mengatakan, Komisi I DPR sengaja mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro untuk membahas mengenai anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menilai, pembahasan dengan kedua pejabat kabinet kerja ini untuk membedah terkait anggaran Kemenhan yang naiknya hanya Rp 1,85 triliun.

"Ya soal anggaran Kementerian Pertahanan, Ya kita kan inginnya anggaran Kemenhan ini dinaikan," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Syarief menilai, kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan pada 2018 yang sebesar Rp 1,85 triliun dirasa kurang, apalagi pemerintah masih membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Ternyata kan naiknya hanya Rp 1,8 triliun, kita maunya lebih besar lagi, untuk alutsista, iya kan pasti banyak," jelas Syarief.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kehadirannya di Komisi I DPR hanya mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dirinya mengaku masih belum mengetahui secara pasti apa yang akan dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR.

"Kita hanya diundang, kita belum tahu akan bahas apa," ungkap dia.

Diketahui, rapat yang dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB ini juga dilakukan secara tertutup. Adapun, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 105,7 triliun atau menjadi terbesar kedua setelah Kementerian PUPR yang sebesar Rp 107,3 triliun. (mkj/mkj)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads