Follow detikFinance
Kamis 19 Oct 2017, 19:39 WIB

Berlangsung 2 Jam, Ini Hasil Rapat Sri Mulyani dengan Komisi I DPR

Hendra Kusuma - detikFinance
Berlangsung 2 Jam, Ini Hasil Rapat Sri Mulyani dengan Komisi I DPR Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja memenuhi undangan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan rapat kerja (raker). Dalam raker itu, Sri Mulyani didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Dirjen Anggaran Askolani.

Kehadiran Sri Mulyani untuk membahas mengenai tambahan anggaran yang didapatkan oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp 1,85 triliun, sehingga anggarannya menjadi Rp 107,57 triliun di tahun depan.

Dalam rapat yang berlangsung 2 jam tersebut, dibahas tambahan anggaran yang didapat Kementerian Pertahanan. Di mana, tambahan tersebut dinilai belum cukup karena adanya kewajiban membayar kewajiban tahun jamak (multiyears) dari perjanjian bilateral terkait proyek swadaya pesawat tempur antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Kerjasama yang telah terjalin ini mengenai pembangunan pesawat tempur KF-X/IF-X. Di mana, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia telah mengirimkan 81 insinyur ke Korean Aerospace Industry (KAI) di Sancheon City.

"Ya Komisi I saya diundang di dalam rangka untuk penggunaan anggaran yang dialokasikan kepada Kemenhan sebesar Rp 1,85 triliun, terus ada tambahan sekitar Rp 160 miliar itu adalah dana tambahan untuk Kemenhan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Tambahan anggaran yang didapat oleh Kemenhan ternyata akan digunakan sebagai dana pemenuhan kewajiban tahun jamak yang jatuh tempo pada akhir Oktober ini. Namun, Sri Mulyani menyebutkan bahwa dokumen untuk pemenuhan kewajiban tersebut masih belum tertib. Sebab, jika jatuh tempo pada tahun ini seharusnya dianggarkan pada tahun sebelumnya.

"Jadi kami sampaikan pandangan dari sisi proses anggaran apabila ada yang sifatnya multiyears bagaimana proses penganggaran harus dilakukan, sehingga tertib administrasi dan anggaran, sedangkan panglima tadi menyampaikan untuk kebutuhan operasi militer di Marawi maka akan kita lihat dari sisi proses hukum maupun administrasi, kalau administrasi sudah ada dan ditetapkan prioritas tinggi dan didanai harus kita lihat, kalau ini di 2017 maka dibahas di 2017, kalau yang sekarang kan untuk 2018," papar Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kewajiban tahun jamak dalam program pembangunan pesawat tempur ini belum dianggarkan ke dalam anggaran Kementerian Pertahanan. Sehingga dalam nota keuangan tidak dialokasikan.

"Karena Kemenhan belum menganggarkan padahal itu kewajiban. Harus dia dong dia yang punya perjanjian dia yang membayar," kata Bambang.

Menurut Bambang, perjanjian pembangunan pesawat tempur dengan Korea Selatan ini dengan skema G-t-G namun kewajiban yang mengganggarkan adalah Kementerian Pertahanan untuk dilaporkan kepada Kementerian Keuangan agar dapat dialokasikan dalam anggarannya.

"Karena dulunya saya juga baru tahu, dulunya mungkin dibayarkan langsung bendahara umum negara. Karena dianggap G-to-G. Dan ini mungkin kelupaan dianggarkan di Kemenhan," jelas dia.

Meski demikian, Bambang memastikan kerjasama bilateral ini merupakan program yang bagus lantaran melibatkan para insinyur Indonesia untuk mempelajari teknologi yang belum ada di Indonesia.

"Jadi perbaikan kemampuan karena belum bisa kalau kita buat pesawat tempur yang dirancang itu. Jadi ini dirancang berdua. Kita juga belajar teknologi dari Korsel," ungkap dia. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed