Dirut BUMN Didesak Mundur, Jika Merasa Tak Mampu

Jakarta - Sumbangan BUMN bagi negara masih kecil. Salah satu sebabnya, direksi tidak cakap. Oleh karena itu, DPR RI meminta pejabat BUMN yang tidak mampu agar mundur saja.Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Efiyardi Asda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah BUMN industri strategis di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2005).Efiyardi menyebutkan ada beberapa BUMN industri strategis yang kurang sehat seperti PT PAL Indonesia, PT Kratakatu Steel, PT Barata Indonesia dan PT Inka. BUMN industri strategis yang tidak sehat yakni, PT Dirgantara Indonesia dan PT Boma Bisa Indra. Sedangkan 4 BUMN lainnya yakni PT Inti, PT LEN Indonesia, PT Pindad dan PT Dahana terkategori perusahaan BUMN stategis yang sehat."Bapak-bapak ini tidak pantas memimpin perusahaan BUMN. Harusnya BUMN ini dijadikan tolak ukur untuk kemajuan negara. Yang kelola BUMN ini SDM-nya tidak benar. Saya pertanyakan kredibilitas bapak-bapak, karena rakyat banyak beharap pada bapak-bapak," katanya.Efiyardi berharap agar direksi BUMN introspeksi dan tidak hanya mengeluh mengalami kerugian. "Sekarang bapak-bapak mengeluh merugi, saya yakin ada perseroan swasta di luar sana yang kondisinya sama dengan BUMN ini, namun tetap masih mendapatkan untung," ujarnya.Senada dengan Efiyadi Asda, anggota komisi VI lainnya Idealisman Dachi mengatakan agar direksi BUMN yang tidak mampu agar mundur saja. "Harus mundur atau harus berhasil. Yang tidak mampu memimpin perusahaan itu mundur saja. Jika merugi terus silakan mundur," tandasnya.Dicontohkan, PT PAL mengaku banyak order, tapi PT PELNI justru memesan kapal ke luar negeri yakni ke Jerman. Dirut PT PAL, Adwin Suryohadiprodjo mengatakan, pemesanan PT PELNI ini terkait dengan pinjaman dalam bentuk kredit ekspor, karena negara tidak punya uang. (san/)