Follow detikFinance
Minggu 22 Oct 2017, 13:17 WIB

Pemerintah Harus Jaga Keamanan Data Pengguna Taksi Online

Danang Sugianto - detikFinance
Pemerintah Harus Jaga Keamanan Data Pengguna Taksi Online Foto: Daniel Ngantung/Wolipop
Jakarta - Pemerintah akan kembali mengeluarkan aturan taksi online. Aturan tersebut akan tertuang dalam kebijakan yang merevisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

Menurut Pengamat Transportasi Azaz Tigor ada satu hal yang mungkin terlewat oleh pemerintah yakni mengatur tentang perlindungan data konsumen. Hal itu demi menjaga kenyamanan dan keamanan para konsumen.

"Karena masih ada aplikasi transportasi online yang si pengemudinya bisa kontak konsumen. Banyak kejadian seperti itu, bahkan sempat ada kasus pemerkosaan," tuturnya saat dihubungi detikFinance, Minggu (22/10/2017).

Tigor juga memandang seharusnya pemerintah juga mengatur terkait standar pelayanan minimal (SPM) untuk taksi online. Hal itu penting dibuat sesuai dengan karakteristik pelayan taksi online.

Dia juga menghimbau pemerintah agar benar-benar mendalami kebijakan tersebut sebelum mengeluarkannya agar aturannya tak lagi dimentahkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Pemerintah harus buat kebijakan yang clear. Jangan takabur dulu, kemarin saja ditolak MA. Tolong perhatikan 14 poin yang sudah dibatalin MA. 14 poin itu enggak boleh diatur lagi. Putusan MA itu final dan berkekuatan tetap. Jadi jangan ada peraturan yang menyentuh 14 poin itu lagi," imbuhnya.

Ada 9 poin aturan taksi online yang direvisi pemerintah, berikut di antaranya:

1. Taksi bisa gunakan tarif online dan argometer
2. Akan ada tarif atas dan bawah
3. Hanya bisa beroperasi di wilayah yang ditetapkan (tidak bisa pindah kota)
4. Kuota jumlah kendaraan operasi akan dibatasi
5. Persyaratan minimal lima kendaraan untuk berhimpun membentuk koperasi
6. Wajib memiliki BPKB
7. Wajib gunakan plat nomor sesuai wilayah operasi
8. Wajib memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bagi kendaraan baru
9. Perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed