Follow detikFinance
Minggu 22 Oct 2017, 16:01 WIB

Soal Subsidi Tol Laut, Menhub: Tak Boleh Ada Monopoli

Suci Rizqi Lestari - detikFinance
Soal Subsidi Tol Laut, Menhub: Tak Boleh Ada Monopoli Foto: Dok Kemenhub
Surabaya - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan subsidi di program tol laut. Subsidi itu diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Tol Laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program Tol Laut dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan (disparitas) harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Indonesia Bagian Timur.

Hingga tahun ketiganya di 2017, pelaksanaan program Tol Laut telah berjalan dengan baik. Program Tol Laut juga mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017.

Perpres itu tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya.

Karenanya, Kemenhub memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program Tol Laut yang dimulai sejak tanggal 4 November 2015 dan diawali dengan peluncuran 3 (tiga) trayek perdana.

Selama 3 tahun perjalannya, program Tol Laut terus meningkat, bahkan pada 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek. Sebanyak 7 trayek dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) melalui Penugasan, dan 6 (enam) trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta serta menetapkan 19 lokasi 'Rumah Kita' sebagai rumah logistik yang akan berperan dalam memaksimalkan muatan kapal tol laut.

Sesuai dengan tujuan utamanya, usai berdiskusi dengan para stakeholder Tol Laut Pangkalan Surabaya di Terminal Penumpang 'Gapura Surya Nusantara' Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2017), Menhub Budi Karya Sumadi berharap subsidi yang diberikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tidak boleh terjadi monopoli dan menguntungkan pengusaha secara berlebihan dalam pelaksanaan program tol laut ini agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Menhub Budi.

Di depan para operator kapal tol laut, pengusaha pengiriman muatan (shipper), PT. Pelindo III dan juga Direktur Sarana Distribusi & Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Menhub Budi mengajak semua pihak untuk mensukseskan program Tol Laut.

"Jika masih ada kelemahan mari kita perbaiki dengan memperbaikinya agar hasil dan tujuan dari penyelenggaraan Tol Laut ini dapat tercapai dan tepat sasaran," sambungnya.

Lebih lanjut, Menhub menggarisbawahi pentingnya pembagian ruang muat kapal tol laut yang lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing.

"Dalam hal ini, saya berharap agar Dinas Perdagangan setempat dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dapat bersinergi dalam mengontrol kuota. Tata cara prosedur pengeluaran shipping instruction dan pemesanan ruang muat juga harus diperbaiki administrasinya," lanjutnya.

Sejalan dengan Menhub, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Bay M Hasani juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dari Kementerian dan Pemerintah Daerah juga BUMN agar program tol laut berjalan sesuai harapan.

"Sarana dan prasarana penyelenggaraan tol laut sudah kami siapkan selanjutnya perlu konsolidasi dengan BUMN dan Pemerintah Daerah bagaimana muatan dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur juga sebaliknya dapat dimaksimalkan," ujar Bay.

Bay mengatakan Menhub sangat concern sekali dengan tol laut dan optimis penyelenggaraan tol laut dapat terlaksana dengan baik. Hal ini, lanjut Bay, Menhub Budi melakukan inspeksi kapal tol laut yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebelum melakukan pertemuan dengan para stakeholder tol laut.

"Menhub Budi menginspeksi kapal tol laut KM. Curug Mas (T-4) yang dioperasikan PT. Temas dan KM. Caraka Jaya Niaga III-22 (T-9) yang dioperasikan PT. PELNI saat bersandar di Dermaga Zamrud sore tadi," ujar Bay.

Bay menyebutkan bahwa inspeksi tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi kapal, ketepatan jadwal, ketepatan pengguna subsidi (shipper), penerima muatan (consignee), dan jaringan distribusi barang yang diangkut kapal tol laut dalam mengontrol disparitas harga di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan.

Selama inspeksi, Menhub Budi juga didampingi oleh Staf Khusus Menhub Bidang Hubungan Antar Lembaga Buyung Lalana dan Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Wisnu Handoko, para pejabat di lingkungan Syahbandar, dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (ega/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed