Malam-malam, Sri Mulyani Cs Bereskan RAPBN 2018 dengan DPR

Jakarta - Setelah memutuskan untuk menunda rapat kerja dengan pemerintah, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini resmi mencabut penundaan dan mulai melakukan rapat kerja dengan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

"Berdasarkan catatan sekretariat komisi, daftar hadir ditandatangani 60 dari 90 anggota dan dihadiri 10 fraksi, dengan tata tertib dan mekanisme telah memenuhi korum. Izinkan saya membuka rapat secara terbuka," kata Azis.

Raker sebelumnya ditunda sampai pukul 19.30 WIB, namun rapat baru dimulai pada pukul 20.58 WIB.

Pemerintah diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang diwakili oleh Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara, dan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.

Malam-malam, Sri Mulyani Cs Bereskan RAPBN 2018 dengan DPR. Foto: Hendra Kusuma

Rapat kerja Banggar dengan pemerintah mengenai laporan dan pengesahan hasil panja-panja, pembacaan naskah RUU RAPBN 2018, pendapat akhir mini fraksi, pendapat pemerintah, penandatanganan naskah RUU, dan pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II.

Sebelumnya, Banggar DPR memutuskan untuk menunda raker dengan Sri Mulyani Cs lantaran Komisi I yang menjadi mitra Kementerian Pertahanan, Komisi III yang menjadi mitra Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi V yang menjadi mitra Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN belum menyampaikan laporan kepada Banggar.

Pada hari Senin, 23 September 2017, DPR memberikan waktu kepada pemerintah hingga pukul 23.00 WIB untuk menyelesaikan laporan dari Komisi I, Komisi III, dan Komisi VI DPR untuk diselesaikan bersama mitra kerjanya.

Pemberian waktu tersebut menjadi gong bagi pemerintah untuk memulai rapat kerja mengenai pengesahan RAPBN 2018. Pasalnya, pada hari ini dan esok terdapat rapat paripurna yang menandakan rapat kerja dengan pemerintah sulit untuk dilaksanakan.

Jika sedang paripurna, maka sesuai aturan yang berlaku rapat kerja DPR dengan mitra baru bisa dilakukan setelah rapat paripurna rampung. Oleh karenanya Banggar memberikan waktu pada Senin kemarin hingga pukul 23.00 WIB untuk menyelesaikan laporan.

Dengan pertimbangan tersebut, Banggar DPR sepakat untuk menunda rapat kerja dengan pemerintah hingga esok hari dan penundaan akan dicabut kembali pada pukul 19.30 WIB tanggal 24 September 2017. (mkj/mkj)