Sri Mulyani Bakal Hati-hati Soal Utang

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa arah kebijakan pengelolaan utang di tahun depan masih berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini mengarahkan pengelolaannya kepada sektor produktif.

Dia menceritakan, dalam APBN 2018 pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto. Dengan begitu pemerintah mengalokasikan pembiayaan utang untuk menutupi defisit sebesar Rp 399,2 triliun.

"Arah defisit pembiayaannya adalah untuk sedapat mungkin produktif, efisien dan hati-hati, artinya setiap defisit diarahkan untuk menghasilkan aktivitas yang produktif sehingga dia mampu menciptakan pembiayaan kembali di masa depan," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Baca juga: Pemerintah Jual Surat Utang Rp 414,5 Triliun di 2018

Dia menyebutkan, dengan pembiayaan utang yang sebesar Rp 399,2 triliun dipastikan tidak untuk menutupi defisit anggaran saja, melainkan untuk pemberian pinjaman, pembiayaan investasi, kewajiban penjaminan dan pinjaman lainnya.

Pengendalian defisit, kata Sri Mulyani dilakukan secara hati-hati dalam hal menjaga tingkat rasio utang yang tetap di bawah 30% meskipun UU mengaturnya maksimal hingga 6% terhadap PDB.

"Kalau kita bandingkan dengan negara seperti Malaysia yang 56%, Brasil 81%, kita masih aman jauh dan ini akan kita lakukan sehingga tetap menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk melakukan distribusi dan stabilisasi dan memiliki daya tahan dan kredibilitas yang sangat kuat," tukas dia.

Dari defisit 2,19%, maka pemerintah mengalokasikan pembiayaan utang yang sebesar Rp 399,2 triliun, alokasi untuk pemberian pinjaman sebesar Rp 6,7 triliun, pembiayaan investasi Rp 65,7 triliun, kewajiban penjaminan Rp 1,1 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 200 miliar. (mkj/mkj)