Benarkah BUMN Kuasai Proyek Pemerintah? Ini Kata PUPR

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk tidak menggarap proyek infrastruktur dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah. Hal itu diungkapkan Kepala Kamar Dagang dan Industri, Rosan Roeslani usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengukapkan pihaknya belum berencana untuk membuat aturan khusus terkait dengan larangan tersebut.

Dirinya menyatakan, larangan BUMN untuk tak menggarap proyek infrastruktur di bawah Rp 100 miliar hanya bersifat imbauan.

Baca juga: Ramai Keluhan Dominasi BUMN, Menteri PUPR: 75% Proyek PU untuk Swasta

"Enggak (buat aturan khusus), karena itu Perpresnya (Peraturan Presiden), (yang) besar itu kan Rp 50 miliar. Jadi ini hanya imbauan kalau yang 50 miliar itu kan ada Permen-nya (Peraturan Menteri)," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menambahkan saat ini hanya sedikit BUMN yang bermain di proyek-proyek infrastruktur yang bernilai Rp 50 miliar-Rp 100 miliar.

Baca juga: Giliran Pengusaha Properti Keluhkan Dominasi BUMN

Dari data Kementerian PUPR, untuk tahun 2017 terdapat 152 paket infrastruktur yang bernilai Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Dalam 152 paket tersebut, BUMN hanya menggarap 12 paket. Sementara sebanyak 140 paket sisanya diambil swasta.

"Dari sisi nilai itu 12 paket Rp 863 miliar atau 10%. Sisanya Rp 7,9 triliun itu atau 90% swasta. Itu data di Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Baca juga: Kritik BUMN Kuasai Proyek, Pengusaha: Kita Mau Jadi Pemain Utama

Adapun, BUMN-BUMN yang bermain di ranah tersebut ialah Wijaya karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya, dan Nindya Karya.

"Jadi BUMN itu sharenya kecil, hanya Rp 863 miliar, kecil banget dibanding Swasta," pungkasnya. (hns/hns)