Senin, 06 Nov 2017 16:16 WIB
Sri Mulyani Komentari Heboh Data Paradise Paper
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Paradise Papers hadir mengungkap banyak nama tokoh dunia terkait aktivitas offshore perusahaan. Dokumen ini dirilis oleh ICIJ serentak bersama 95 media partnernya di berbagai negara pada Senin (6/11/2017) waktu Indonesia.
Dikutip dari situs ICIJ, sebanyak 120 nama politikus dan pemimpin dunia di antaranya Ratu Elizabeth II hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ada pula nama tokoh dari Indonesia, yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto), hingga Prabowo Subianto.
Namun ICIJ menjelaskan ada legitimasi penggunaan perusahaan offshore. Mereka menegaskan nama-nama yang disebut belum tentu melanggar hukum. Mereka menyarankan agar nama-nama yang disebut dimintai konfirmasi kembali.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku akan menyoroti temuan lebih dalam. Pihaknya pun bisa saja bekerja sama dengan negara lain untuk menindaklanjuti kemungkinan tersebut.
"Kalau kita melihat dari semua data seperti yang sudah disampaikan untuk kerja sama internasional dan dalam rangka untuk memerangi apa yang disebut flow of fund yang sifatnya ilusif atau tidak sesuai aturan hukum itu akan jadi suatu perhatian," tutur Sri Mulyani, di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Dalam hal ini, Indonesia juga tergabung dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF). FATF merupakan badan anti pencucian uang internasional yang merumuskan standar-standar tindak pencucian uang.
"Jangan lupa bahwa Indonesia akan di dalam proses untuk jadi anggota FATF di mana itu adalah memerangi berbagai macam ilusi financing. Tapi itu jika sikapnya formal, namun nanti ada hubungannya dengan perpajakan ya kami gunakan kerja sama internasional," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah terus memperkuat basis pajak Indonesia. Sehingga upaya penghindaran pajak bisa diatasi.
"Kami sudah dari awal mengatakan bahwa salah satu hal yang jadi perhatian adalah memperkuat tax based indonesia. Tax based Indonesia terutama yang berasal dari highwealth individual itu adalah salah stau yang terus diperbaiki," ujar Sri Mulyani. (ara/wdl)
Dikutip dari situs ICIJ, sebanyak 120 nama politikus dan pemimpin dunia di antaranya Ratu Elizabeth II hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ada pula nama tokoh dari Indonesia, yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto), hingga Prabowo Subianto.
Namun ICIJ menjelaskan ada legitimasi penggunaan perusahaan offshore. Mereka menegaskan nama-nama yang disebut belum tentu melanggar hukum. Mereka menyarankan agar nama-nama yang disebut dimintai konfirmasi kembali.
"Kalau kita melihat dari semua data seperti yang sudah disampaikan untuk kerja sama internasional dan dalam rangka untuk memerangi apa yang disebut flow of fund yang sifatnya ilusif atau tidak sesuai aturan hukum itu akan jadi suatu perhatian," tutur Sri Mulyani, di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Dalam hal ini, Indonesia juga tergabung dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF). FATF merupakan badan anti pencucian uang internasional yang merumuskan standar-standar tindak pencucian uang.
"Jangan lupa bahwa Indonesia akan di dalam proses untuk jadi anggota FATF di mana itu adalah memerangi berbagai macam ilusi financing. Tapi itu jika sikapnya formal, namun nanti ada hubungannya dengan perpajakan ya kami gunakan kerja sama internasional," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah terus memperkuat basis pajak Indonesia. Sehingga upaya penghindaran pajak bisa diatasi.
"Kami sudah dari awal mengatakan bahwa salah satu hal yang jadi perhatian adalah memperkuat tax based indonesia. Tax based Indonesia terutama yang berasal dari highwealth individual itu adalah salah stau yang terus diperbaiki," ujar Sri Mulyani. (ara/wdl)
