Follow detikFinance
Rabu 08 Nov 2017, 07:16 WIB

Proyek 'Kecebong' Sindiran Roy Suryo yang Masih Terus Berjalan

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Proyek Kecebong Sindiran Roy Suryo yang Masih Terus Berjalan Foto: Wisma Putra
Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, menyindir proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Roy menyebut proyek kereta cepat kecebong alias kereta cepat bohongan.

Proyek ini dimulai pembangunannya dengan groundbreaking yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Januari 2016 lalu. Groundbreaking dilakukan di kawasan Walini, Jawa Barat.

Proyek ini menelan dana hingga US$ 5,9 miliar. Pembiayaan didapat lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB). Pinjaman tahap pertama senilai US$ 1 miliar tak kunjung cair. Proyek pun tersendat.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan konsorsium antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan China Railway International.



PSBI sendiri terdiri atas gabungan beberapa BUMN, antara lain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PTPN VIII.

WIKA menguasai 38% saham, PTPN VIII dan KAI menguasai masing-masing 25% saham dan Jasa Marga menguasai 12% saham. Konsorsium BUMN Indonesia nantinya akan memegang 60% saham dalam proyek.Kereta Cepat/High Speed Railway (HSR), sementara sisanya 40% dikuasai oleh CHINA RAILWAY International Co. Ltd.

Proyek ini masih terus berjalan pembangunannya. Beberapa alat berat pun melakukan pengerukan tanah di titik yang akan dibangun sebagai stasiun. Selain itu, terdapat sejumlah truk mengangkut tanah ke lokasi pengurukan.

"Kalau untuk PTPN VIII sudah berjalan pengerjaan sesuai program yang dilakukan KCIC," kata Direktur Manajemen Aset PTPN VIII, Gunara, saat dihubungi detikFinance, seperti ditulis Rabu (8/11/2017).



Pengerjaan yang sedang berjalan di Walini yaitu pembukaan lahan untuk pembangunan rel kereta cepat dan terowongan.

Lahan PTPN VIII seluas 22,687 hektar rencananya disewakan dalam jangka waktu 50 tahun dan ditambah 3 tahun masa konstruksi. Jika masa sewa habis, maka lahan trase kereta cepat yang terdiri rel dan stasiun akan menjadi milik negara.

Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan lokasi untuk proyek tersebut. Dengan demikian, maka sejak awal dilakukan proses pemindahtanganan ke pihak PSBI terkait trase berupa rel dan stasiun kereta.

"Namun dengan ada penlok (penentuan lokasi) dari Pemprov Jabar, sejak awal akan dilakukan proses pemindahtanganan ke PT PSBI," tutur Gunara.

Jika ditetapkan sewa jangka panjang tanpa pemindahtanganan, KCIC diwajibkan membayar sekitar Rp 122 miliar. Akan tetapi angka tersebut belum disepakati antar kedua belah pihak. Nilai tersebut sudah diperhitungkan oleh tim penilai dengan menimbang berbagai hal.

"Lebih kurangnya kisaran Rp 122 miliar. Belum disepakati masih nego, usulan dari PTPN VIII," ujar Gunara.

Transit Oriented Development

KCIC juga berencana membangun hunian dan pusat bisnis terintegrasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Walini. Kawasan TOD akan dibangun di luar lahan seluas 22,687 hektar.

"Sudah diketahui umum suatu kawasan TOD di sana. Saya tangkap ada kondisi pengembangan bersifat green juga seperti apa mungkin dari pihak konsultan KCIC bisa jawab," tutur Gunara.

Akan tetapi, rencana pengembangan kawasan ini masih dibahas lebih lanjut antara PTPN VIII selaku pemilik lahan dan KCIC. Saat ini, izin yang diberikan baru pembangunan trase yaitu rel kereta dan stasiun di kawasan Walini, Jawa Barat.

"Sudah diketahui umum suatu kawasan TOD di sana. Saya tangkap ada kondisi pengembangan bersifat green juga seperti apa mungkin dari pihak konsultan KCIC bisa jawab," tutur Gunara. (ara/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed