Inefisiensi PLN Capai Rp 6 T

Jakarta - Salah kelola, mark up dan korupsi. Itulah 3 hal yang diduga menyebabkan krisis listrik di Indonesia selama 3 hingga 4 tahun terakhir ini. Working group on power sector restructuring (WGPSR) menemukan pengelolaan perusahaan tidak sehat dan inefisiensi di PLN hingga Rp 6,287 triliun. "Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis listrik di Jawa dan seluruh kepulauan Indonesia selama 3 hingga 4 tahun terakhir," ujar koordinator WGPSR, Fabby Tumiwa dalam jumpa pers di kantornya, Mampang, Jakarta, Selasa (31/5/2005)Fabby menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah petunjuk sumber-sumber inefisiensi pengelolaan di PLN yang dikategorikan dalam 4 bagian. Pertama, proyek-proyek yang diindikasikan mark up dan korupsi. Kedua, kekeliruan dalam melakukan investasi. Fabby mencontohkan dalam pembangunan PLTGU Pemaron sebesar 135 mega watt oleh anak perusahaan PLN yakni PT Indonesia Power dengan proyek senilai Rp 65 miliar. Kekeliruan terjadi saat relokasi 2 unit PLTG yang berusia 3 tahun yakni dari unit 2 pembangkit Tanjung Priuk diubah menjadi PLTGU. Pembangkit tersebut dalam masa uji coba unit satu mengalami kerusakan sehingga harus mengalami overhaul. Dan akhir April lalu unit 2-nya masih dalam perbaikan. Ketiga, manajemen perawatan dan perbaikan pembangkit yang kurang baik. Keempat, praktek-praktek manajemen perusahaan yang melanggar asas-asas pengelolaan yang sehat. Temuan WGPSR terbesar adalah pembangunan PLTGU Cilegon sebesar 740 mega watt, dimana terdapat unsur kerugian negara hingga Rp 20,570 miliar dari pengadaan tanah untuk proyek. Total proyek Cilegon lebih besar dari yang dikatakan direksi PLN selama ini yakni US$ 325 juta, padahal biaya sesungguhnya mencapai US$ 429,3 juta. Selanjutnya WGPSR mendesak Tipikor dan KPK untuk melakukan investigasi atas sejumlah proyek di PLN yang memiliki indikasi mark up dan korupsi. WGPSR juga Meminta Meneg BUMN untuk segera melakukan evaluasi kinerja terhadap direksi dan seluruh dewan komisaris dan segera melakukan pergantian. (qom/)