Sabtu, 11 Nov 2017 12:41 WIB
Laporan dari Da Nang
Jokowi Tuntaskan Perjanjian Dagang RI-Australia Akhir 2017
Foto: Dok. Biro Pers Setpres
Da Nang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull, di sela KTT APEC di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11/2017). Jokowi hadir didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah mengenai kesepakatan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). IA-CEPA adalah kesepakatan dagang antara Indonesia dan Australia dalam rangka meningkatkan kerja sama perdagangan antara kedua negara.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi dan PM Australia Malcolm Turnbull sepakat untuk merampungkan perundingan mengenai kerja sama ini di Jakarta dalam waktu dekat.
"Berkaitan dengan CEPA diharapkan akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Karena sekarang ini sudah pertemuan yang kesepuluh dan harapannya pertemuan terakhir di Jakarta adalah yang terakhir untuk difinalisasikan," katanya saat ditemui di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11/2017).
Menurutnya, dalam pertemuan yang baru saja berlangsung, perundingan sudah mendekati finalisasi. Kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya seperti kehadiran pekerja asal Indonesia di Australia di masa mendatang, hingga kerja sama pendidikan sudah menemui titik terang.
Di Jakarta, hal tersebut akan difinalisasi sehingga perundingan kesepakatan CEPA akan rampung akhir tahun ini.
"Jadi item-item tertentu yang masih sensitif sebelumnya sudah hampir final. Contohnya salah satunya mengenai pendidikan, vokasi apakah boleh asing atau tidak. Dan itu jalan keluarnya apa. Tapi sudah hampir final. Perundingan di Jakarta akan jadi yang terakhir," terang Pramono.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, perjanjian perdagangan ini diharapkan mampu meningkatkan kerja sama dan keadilan perdagangan antara satu sama lain tanpa merasa ada yang dirugikan.
"Jadi memang kita mencoba melihat keseimbangan yang paling baik buat Indonesia utamanya seperti apa. Ini masih lebih lanjut harus dibicarakan dengan Kementerian dan Lembaga di Jakarta," tukas Enggar. (eds/hns)
Dalam pertemuan bilateral tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah mengenai kesepakatan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). IA-CEPA adalah kesepakatan dagang antara Indonesia dan Australia dalam rangka meningkatkan kerja sama perdagangan antara kedua negara.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi dan PM Australia Malcolm Turnbull sepakat untuk merampungkan perundingan mengenai kerja sama ini di Jakarta dalam waktu dekat.
"Berkaitan dengan CEPA diharapkan akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Karena sekarang ini sudah pertemuan yang kesepuluh dan harapannya pertemuan terakhir di Jakarta adalah yang terakhir untuk difinalisasikan," katanya saat ditemui di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11/2017).
Baca juga: RI-Australia Kebut Perjanjian Dagang IA-CEPA |
Menurutnya, dalam pertemuan yang baru saja berlangsung, perundingan sudah mendekati finalisasi. Kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya seperti kehadiran pekerja asal Indonesia di Australia di masa mendatang, hingga kerja sama pendidikan sudah menemui titik terang.
Di Jakarta, hal tersebut akan difinalisasi sehingga perundingan kesepakatan CEPA akan rampung akhir tahun ini.
"Jadi item-item tertentu yang masih sensitif sebelumnya sudah hampir final. Contohnya salah satunya mengenai pendidikan, vokasi apakah boleh asing atau tidak. Dan itu jalan keluarnya apa. Tapi sudah hampir final. Perundingan di Jakarta akan jadi yang terakhir," terang Pramono.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, perjanjian perdagangan ini diharapkan mampu meningkatkan kerja sama dan keadilan perdagangan antara satu sama lain tanpa merasa ada yang dirugikan.
"Jadi memang kita mencoba melihat keseimbangan yang paling baik buat Indonesia utamanya seperti apa. Ini masih lebih lanjut harus dibicarakan dengan Kementerian dan Lembaga di Jakarta," tukas Enggar. (eds/hns)
