Follow detikFinance
Senin 13 Nov 2017, 17:15 WIB

Optimisme Pemerintah Jokowi Katrol Daya Beli Lewat Padat Karya Cash

Hendra Kusuma - detikFinance
Optimisme Pemerintah Jokowi Katrol Daya Beli Lewat Padat Karya Cash Foto: Ari Saputra
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi agar mendorong daya beli masyarakat di tahun depan menjadi lebih kuat. Salah satunya adalah program padat karya cash.

Demikianlah disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Program padat karya cash adalah pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan alokasi dana desa dan melibatkan masyarakat daerah tersebut sebagai pekerja. Sehingga, warga tersebut memiliki pendapatan sebagai modal konsumsi.

"Pada 2018 presiden sudah mengarahkan infrastruktur yang pakai dana desa, atau infrastruktur yang levelnya di daerah didorong sebanyak mungkin dengan padat karya, untuk menciptakan kesempatan kerja lebih banyak dan memberikan daya beli yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah," kata Bambang.

Program padat karya cash ini nantinya akan membangun beberapa infrastruktur dasar yang digarap secara swakelola atau tidak diberikan ke pihak ketiga. Selain menciptakan suatu perekonomian juga menciptakan lapangan pekerjaan.

Apalagi, untuk gaji atau upah bagi masyarakat yang terlibat dalam program padat karya cash ini dianjurkan dibayar secara harian atau mingguan, dan tidak dibayar secara bulanan.

"Bahwa infrastruktur itu memberikan perbaikan, baik konstruksi maupun dioperasikan, dan kami sudah melakukan studi dampak pertumbuhan dari infrastruktur itu cukup besar," jelas dia.

Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur, lanjut Bambang, akan memberikan manfaat secara panjang bagi kegiatan usaha.

"Kan sudah enak, listrik sudah terpenuhi, jalan sudah banyak, bandaranya, pelabuhannya dwell time-nya tidak tinggi, logistik cost-nya turun, ekonomi yang bagus dan berdaya saing," tutupnya.

Proyeksi Ekonomi 2017

Tidak hanya itu, Bambang menyebutkan, butuh perjuangan bagi pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2017.

Data makro ekonomi sampai kuartal III-2017 menunjukan, pertumbuhan ekonomi secara tahun kalender baru sebesar 5,03% atau masih jauh dari target 5,2% dalam APBN-P 2017. Dia meramalkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2017 akan berada di kisaran 5,1%.

"Maksud saya adalah struggling 5,2% nya yang berat, karena dari 3 triwulan ini profilnya masih semuanya 5,03% kalau kita lihat akumulasi dari triwulan I sampai III," kata Bambang.

Dia menyebutkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% setidaknya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2017 di atas 5,5%.

"Saya lebih melihat target yang mungkin tercapai adalah 5,1% atau lebih sedikit, tapi artinya lebih di kisaran 5,1% daripada 5,2%. Jadi struggling-nya adalah untuk mencapai 5,2%," ungkap dia.

Dia berharap, pemerintah masih akan mengandalkan investasi, ekspor, konsumsi rumah tangga, dan juga belanja pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% atau sesuai target APBN-P 2017.

Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,06% di kuartal III-2017 didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga sebesar 4,93%, konsumsi LNPRT 6,01%, konsumsi pemerintah 3,46%, pembentukan modal tetap bruto atau investasi 7,11%, ekspor 17,27%, dan impor 15,09%.

Khusus dengan belanja pemerintah, Bambang menyebutkan, di akhir kuartal 2017 ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari capaian kuartal III, di mana pemerintah bisa melakukannya dengan belanja barang dan belanja bantuan sosial (bansos).

"Kita harapkan dengan upaya untuk meningkatkan penyerapan dan penyerapannya tidak sekedar hanya habiskan uang maka goverment consumption, mudah-mudahan tingkat penyerapan di daerah juga bisa membantu peningkatan dari goverment consumption," jelas dia.

Meski demikian, dirinya mengaku tidak akan merevisi target RPJMN 2015-2019 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab, dari keseluruhan target terdapat 50% ke atas yang sesuai rencana, 30% masih butuh kerja keras, dan 11%-12% dipastikan tidak tercapai, salah satunya pertumbuhan ekonomi.

"Untuk RPJMN, yang pasti target tidak diubah, kita akan nyatakan saja bahwa ada target yang terpenuhi, ada target yang tidak terpenuhi," tutup dia.




(mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed