Perbaikan Ekonomi Manipulatif

Jakarta - Para ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit menilai klaim pemerintah tentang perbaikan ekonomi Indonesia sangat manipulatif. Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi rujukan tidak dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.Demikian disampaikan oleh Tim Indonesia Bangkit saat jumpa pers di Cafe Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2005). Dalam kesempatan itu hadir sejumlah ekonom seperti Hendri Saparini, M Fadhil Hassan, Dradjat H Wibowo dan Ichsanuddin Noorsy.Menurut data pada Mei 2005, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2005 sebesar 6,35 persen (year on year). Artinya, ada perbaikan kinerja ekonomi. Namun hasil kajian Tim Indonesia Bangkit menyimpulkan selama pemerintahan SBY-JK kinerja ekonomi justru mengalami perlambatan.Dikatakan oleh Hendri Saparini, klaim perbaikan ekonomi ini sebagai sesuatu yang manipulatif. "Klaim ini amat manipulatif. Kalau ada perbaikan ekonomi tentu harus ada perbaikan kesejahteraan. Perbaikan ekonomi tidak didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga," katanya.Konsumsi rumah tangga, lanjutnya, merupakan salah satu sumber pertumbuhan utama ekonomi yang kontribusinya mencapai 60 persen. Akan tetapi justru mengalami penurunan tajam pada kuartal III-2004 yakni konsumsi tumbuh 5,05 persen kemudian turun menjadi 3,75 persen pada kuartal IV-2004 dan pada kuartal I-2005 turun lagi menjadi 3,22 persen.Hal sama juga dipertanyakan oleh M Fadhil Hassan. "Kita pertanyakan data atau angka itu. Bagaimana komposisinya," ujarnya.Sementara Ichsanuddin Noorsy mengatakan, pemerintah tidak hati-hati menyampaikan data atau nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Ketika BPS menyampaikan angka 6,35 persen, di saat yang bersamaan BI memperkirakan pertumbuhan Indonesia hanya sekitar 5,5 persen. Ini menunjukkan ketidakhati-hatian dan ketidakcocokan dalam perhitungan ekonomi," imbuhnya.Menyangkut data BPS yang dinilai tidak akurat itu, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjat H Wibowo mengatakan, DPR akan memanggil BPS dan Bappenas untuk menjelaskan asal-usul dan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi tersebut."Saya sangat sangsi dengan angka pertumbuhan 6,35 persen tersebut. Angka itu tidak klop. Saya akan usulkan di Komisi XI untuk panggil Bappenas dan BPS, untuk mempertanyakan apakah data-data tersebut merupakan data yang benar atau main-main. Kita juga akan tanya perhitungannya dan saya akan siapkan hitungan pembanding," tegasnya.BPS, tambah Dradjat, sebagai lembaga resmi diharapkan menjalankan fungsinya secara profesional, di mana setiap perubahan metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data seperti perubahan cara perhitungan produk domestik bruto (PDB) sepantasnya dijelaskan secara terbuka dan gamblang agar masyarakat dan pemerintah tidak membaca dan membuat kesimpulan yang salah. (san/)