.webp)
BPS akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkombinasikan data sensus penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pasalnya, selama ini masih terdapat masalah mengenai pendataan penduduk di Indonesia. Agar kesalahan data tidak terulang dan data yang diperoleh lebih akurat, maka BPS dalam melakukan sensus penduduk 2020 akan bekerja sama dengan Kemendagri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya kerjasama, Suhariyanto memastikan, hasil sensus yang dilakukan oleh BPS nantinya akan dikombinasikan dengan data Kemendagri, sehingga berujung pada data tunggal.
"Dengan memanfaatkan combine metode ini harapannya data kependudukan ke depan akan jadi data tunggal dan menjadi acuan seluruh pihak. Untuk itu BPS akan bekerja sama dengan kemendagri dalam manfaatkan data registrasi penduduk dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020," ujar dia.
Adapun, sensus penduduk ini menjadi hal penting guna mendata seluruh masyarakat sesuai dengan kategori, mulai dari usia, jenis kelamin, tempat tinggal, daerah tinggal, suku, ras dan lainnya.
Usia kemerdekaan Indonesia saat ini sudah di angka 72 tahun, perekonomiannya terus mengalami perkembangan, data penduduk menjadi penting bagi pemerintah dalam mensinkronisasikan program kerjanya disesuaikan dengan penyebaran dan banyaknya jumlah penduduk.
Suhariyanto mengatakan, hasil sensus penduduk pada 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237 juta jiwa, dan hasil proyeksi sampai 2035 menyebutkan total penduduknya menjadi 305 juta jiwa.
"Jumlah yang besar dengan segala tantangan yang akan kita hadapi. Maka perlu kita antisipasi sejak dini. Karena kebijakan di kependudukan salah satu kunci utama keberhasilan capaian pembangunan mulai level nasional, provinsi dan kabupaten," kata Suhariyanto.
Sensu penduduk, kata Suhariyanto, akan memberikan data yang lengkap, akurat mengenai jumlah hingga status seluruh masyarakat di Indonesia.
"Dari masa ke masa sensus penduduk ini digunakan untuk melihat sebagai potret terkini berikut masalah yang dihadapi bangsa ini. Data paling utama dari sensus penduduk yang kita peroleh adalah vertilitas, mortalitas dan migrasi yang tentunya sangat berguna dalam pengambilan kebijakan terutama dalam pengendalian jumlah penduduk, sarana dan fertilitas kesehatan, penyedia sarana pemukiman, sanitasi dan pendidikan," tambah dia.
"Dari data sensus penduduk juga kita bisa melihat persebaran penduduk Indonesia di seluruh wilayah, kepadatan penduduk, komposisi penduduk desa dan kota, ketersediaan tenaga kerja, suku bangsa dan bahasa," kata dia.
Lanjut Suhariyanto, sensus penduduk akan dilakukan selama satu bulan dan pengolahan datanya mengabiskan waktu kurang lebih enam bulan. Hasilnya dipastikan menjadi gambaran kualitas penduduk Indonesia mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonominya.
"Dengan data yang valid dan berkualitas pemerintah bisa melaksanakan berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf, kesejahteraan rakyat dan juga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat pembangunan global yang sudah disepakati internasional," ungkap dia.
Saat ini, BPS juga melaksanakan seminar internasional mengenai persiapan sensus penduduk 2020. Tujuan dari acara ini mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak sebagai persiapan pelaksanaan sensus.
"BPS tidak bekerja sendiri. Kita perlu kerjasama ini laksanakan. Sensus penduduk bukan hanya tugas BPS tapi tugas seluruh komponen bangsa. Ini langkah awal untuk kita bekerja bersama," tutup dia. (dna/dna)
