Follow detikFinance
Rabu 15 Nov 2017, 12:13 WIB

Hitung Ulang Kekayaan RI, Ini Sederet Keuntungannya

Niken Widya Yunita - detikFinance
Hitung Ulang Kekayaan RI, Ini Sederet Keuntungannya Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok. DJKN Kemenkeu)
Jakarta - Penilaian kembali Barang Milik Negara (Revaluasi BMN) yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan negara. Bahkan dapat meningkatkan kepercayaan publik secara nasional dan internasional.

Hal ini sesuai perubahan nilai ekuitas pemerintah berdasarkan hasil koreksi nilai BMN hasil revaluasi.

Dalam keterangan tertulis dari DJKN Kementerian Keuangan, Rabu (15/11/2017), Ketua Tim Koordinasi Tingkat Pusat Direktur BMN DJKN Encep Sudarwan mengatakan, revaluasi BMN ini berkontribusi dalam penyediaan data BMN sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Nilai akumulasi sampai 2016 sebesar Rp 163 triliun, sedangkan nilai cost saving Rp 970 miliar.

Revaluasi ini juga mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari BPK. Sedangkan nilai aset yang dikelola sesuai LKPP 2016 (audited) Rp 2.421,82 triliun dengan nilai utilisasi 75,6% dari nilai aset tetap.

Selain itu, revaluasi BMN ini diharapkan dapat menyajikan update atau koreksi nilai wajar atas BMN objek revaluasi berupa tanah, gedung, jalan, jembatan dan bangunan air dalam neraca pemerintah, mengoptimalkan BMN dalam penggunaan yang terukur menurut standar, dan upaya optimalisasi BMN yang dapat berdampak pada efisiensi dan efektifitas APBN serta menambah PNBP serta mampu menyajikan nilai ekuitas dalam neraca berdasarkan update atau koreksi nilai wajar hasil revaluasi.

Revaluasi BMN akan dilakukan pada September 2017- Desember 2018 terhadap BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, dan bangunan air yang terdapat pada 82 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan target penyelesaian 55 K/L selesai pada 2017 dan 27 K/L selesai sampai dengan 2018. Revaluasi yang dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari (1) unsur satuan kerja di K/L bertanggung jawab melakukan inventarisasi, (2) unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan kantor vertikal DJKN bertanggung jawab melakukan penilaian.

Hasil inventarisasi dan penilaian disajikan dalam satu laporan yaitu Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) disampaikan kepada kepala satker dan Kepala KPKNL paling lambat 10 hari setelah surat tugas berakhir. Nilai revaluasi BMN menjadi dasar bagi satker melakukan koreksi nilai BMN melalui aplikasi SIMAK BMN, dan dilakukan paling lambat 15 hari setelah surat tugas berakhir.

Koreksi nilai BMN revaluasi tersebut dilakukan rekonsiliasi oleh satker dengan KPKNL melalui aplikasi SIMAN (plugin revaluasi) paling lambat 20 hari setelah surat tugas berakhir.

Hasil pelaksanaan revaluasi tersebut dilaporkan oleh satker dan KPKNL kepada instansi vertikal tingkat wilayah masing-masing sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh masing instansi tingkat wilayah.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan revaluasi BMN per tanggal 08 November 2017 secara nasional mencapai 34.485 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dan secara persentase 8,19%, dari total proses 340.594 NUP sekitar 80,92% yang sedang dikerjakan oleh Tim Pelaksana DJKN.

DJKN juga berharap agar kementerian/lembaga dapat meneruskan pesan terkait revaluasi ini kepada kantor vertikalnya untuk menyampaikan secara dini asset-aset yang berpotensi masalah dan aset-aset idle agar pengelolaannya dapat segera ditindaklanjuti.

(nwy/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed