.webp)
Tercatat untuk tuna sirip biru saja, hasil tangkapan sebesar 592 ribu ton dari kuota atau potensi 750 ribu ton. Di 2016 hal yang sama berlanjut, di mana jumlah tangkapan tuna tercatat 600 ribu ton dari kuota 750 ribu ton.
Pelarangan transhipment atau alih muatan perikanan di tengah laut di tenggarai menjadi penyebab turunnya hasil tangkapan tuna. Pasalnya, tanpa transhipment otomatis kapal tidak bisa lagi memaksimalkan hasil tangkapannya di laut karena tak boleh lagi memindahkan hasil tangkapan di tengah laut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rektor terpilih Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2017-2022, Arif Satria menyarankan agar pemerintah bisa menyediakan lebih banyak kapal longline untuk menangkap tuna, sehingga potensi yang ada bisa diserap. Hal ini mengantisipasi larangan transhipment yang tak bisa lagi dihapuskan.
"Di antaranya perlu penambahan kapal longline untuk memanfaatkan catch limit big eye tuna atau batasan tangkapan tuna mata besar, di wilayah western central pacific sebanyak 5.889 ton per tahun atau setara dengan sekitar 15.704 GT kapal di laut lepas," katanya dalam diskusi interaktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Pihaknya juga merekomendasikan penambahan kapal untuk wilayah-wilayah lainnya seperti di IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) dan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) untuk memaksimalkan hasil tangkapan.
"Kalau kita lihat data kapal yang beroperasi, di wilayah ini menurun. Regulasi KKP sedikit banyak berdampak ke hal ini. Karena dengan jumlah kapal yang semakin menurun, dan kuota yang makin besar, harusnya ini jadi kesempatan, maka perlu dipikirkan bagaimana. Banyakin kapal longline 15 ribu GT setara. Rata-rata 100 GT saja, jadi 150 kapal," tukasnya. (eds/dna)
