.webp)
Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Hendra Sugandhi mengatakan posisi Indonesia bahkan kini sudah disalip Papua Nugini yang kini melenggang ke posisi pertama untuk jumlah ekspor hasil tangkapan tuna.
Ekspor produk tuna Indonesia sepanjang tahun 2012-2016 berturut-turut sebanyak 158.882 ton atau setara US$ 314,388 juta, 166.782 ton atau senilai US$ 312,036 juta, 159.004 ton atau senilai US$ 234,128 juta, 142.382 ton atau setara US$ 202,452 juta, dan 115.953 ton atau senilai US$ 174,357 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rekap dari 2012 sampai 2016, rankingnya (Indonesia) dari 6 sekarang merosot jadi 9. Yang menyolok adalah Papua Nugini. Dia ambil kesempatan buat kita setelah larangan kapal asing menangkap, dari Papua Nugini itu dari volumenya 58.627 ton, naik jadi 136.529 ton, naik lagi sekarang jadi 872.744 ton di 2016," katanya saat ditemui di sela acara diskusi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Menurutnya, jumlah ekspor Papua Nugini yang meningkat ini dipicu oleh adanya kebijakan pelarangan penangkapan ikan oleh asing di laut Indonesia. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Papua, yang memanfaatkan laut lepas miliknya untuk dilakukan aktivitas penangkapan oleh asing.
"Semua kapal aktif lebih dari 30GT izinnya hanya beroperasi di WPP Indonesia, tidak ada izin di laut lepas. Ini yang membuat ekspor tuna kita turun peringkatnya menjadi ranking 9," ucapnya.
Selain itu, Papua juga mendapatkan keuntungan dengan dibebaskannya bea masuk ke negara-negara Eropa tujuan ekspornya.
"Kalau saya lihat analisa saya, pertama Papua Nugini mendapatkan zero import duty ke Eropa. Makanya rata-rata mereka (negara tujuan ekspor) datang ke Papua Nugini, Filipina, Taiwan dan ke Thailand. Mereka produksi di sana, apalagi kapal yang beroperasi di laut lepas, terutama di Pasifik, makanya melonjak," tutur dia.
Rektor terpilih Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2017-2022, Arif Satria mengungkapkan larangan transhipment juga menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah tangkapan tuna Indonesia. Pasalnya, tanpa transhipment otomatis kapal tidak bisa lagi memaksimalkan hasil tangkapannya di laut karena tak boleh lagi memindahkan hasil tangkapan di tengah laut.
Sekjen KKP Rifky Effendi Hardjanto bilang, pihaknya tak mungkin melonggarkan kebijakan transhipment di tengah laut. Menurutnya, hal tersebut justru akan membuat potensi IUU fishing akan kembali membesar mengingat adanya potensi tidak tercatatnya hasil tangkapan yang ada.
"Selama sekian puluh tahun, transhipment itu kontrolnya lemah. Itu persoalannya. Dari teori, kita taruh server, orang, sistem, masih jebol juga. Persoalannya, kalau transhipment diberikan kesempatan lebih luas misalnya dengan menambah size kapal yang melakukan transhipment, potensi bocor pasti gede. Begitu bocor, yang menikmati hasil laut akan sangat terbatas. Negara tidak menikmati apa-apa," ungkapnya.
"Makanya kita atur, perizinan diatur, kita cek dan pastikan lagi potensi ini diberikan ke negara. Karena by sistem, potensi ini yang harus dimanfaatkan. Buktinya PNBP kita tertinggi sebelum era bu Susi cuma Rp 70 miliar, sekarang dalam 3 tahun terakhir, PNBP Oktober saja sekarang berjalan Rp 500 miliar lebih. Kemudian dari sisi SDA yang berhasil kita kembangkan, dengan regulasi-regulasi yang kita terbitkan juga menunjukkan hasil positif," pungkasnya. (eds/dna)
