Follow detikFinance
Selasa 21 Nov 2017, 18:12 WIB

DJP: Tak Ada Pengampunan Pajak Jilid II

Hendra Kusuma - detikFinance
DJP: Tak Ada Pengampunan Pajak Jilid II Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan tidak ada penerapan program pengampunan pajak jilid II. Hal ini disampaikan DJP dalam keterangan tertulis yang didapat detikFinance, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Dalam keterangan tersebut, pemerintah melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki harta namun belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam surat pernyataan harta (SPH), untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan (PPh) final.

"Tarif pajak PPh final itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017, sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pajak. Dalam hal ini, wajib pajak mengungkapkan secara sukarela maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak," Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama, kepada detikFinance, Selasa (21/11/2017).

"Dengan adanya penegasan perlakuan perpajakan dalam PMK yang baru ini, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan," lanjut Hestu.

Pada saat bersamaan, Ditjen Pajak tetap konsisten menjalankan penegakan kepatuhan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2017 dalam hal telah menemukan data dan informasi harta yang tidak dilaporkan, yaitu dengan menerbitkan SP2 pajak tanpa menunggu wajib pajak mengungkapkan atau melaporkan harta tersebut.

Dengan demikian, perlakuan ini tidak disamakan dengan pengampunan pajak yang berlaku pada 1 Juli 2016-31 Maret 2017. Secara spesifik perbedaan dari perlakuan dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 ini dibandingkan program pengampunan pajak sebagai berikut :

1. Tarif: dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 sesuai PP Nomor 36 Tahun 2017 yakni 12,5%-30%. Sedangkan di UU Pengampunan Pajak sebesar 0,5%-10%.

2. Dilakukan pemeriksaan/penyidikan: dalam dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 iya. Sedangkan di UU Pengampunan Pajak tidak.

3. Penghentian pemeriksaan/penyidikan: dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 tidak (wajib pajak yang telah diterbitkan SP2 Pajak tidak dapat lagi melakukan pengungkapkan sukarela). Sedangkan di UU Pengampunan Pajak iya.

4. Penghapusan sanksi apabila membayar pokok tunggakan pajak yang tertuang dalam SKP: dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 tidak. Sedangkan dalam UU Pengampunan Pajak iya.

5. Pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah dan bangunan: dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 tidak. Sedangkan dalam UU Pengampunan Pajak iya. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed