Follow detikFinance
Kamis 23 Nov 2017, 09:57 WIB

Sri Mulyani Bicara Soal Keuntungan Bonus Demografi RI di 2045

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Sri Mulyani Bicara Soal Keuntungan Bonus Demografi RI di 2045 Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara tentang keuntungan terjadinya bonus demografi Indonesia di 2045 mendatang. Bonus demografi di 100 tahun Indonesia merdeka diperkirakan terjadi dengan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa.

Dari jumlah penduduk tersebut, didominasi oleh penduduk dengan usia produktif, yaitu mereka yang masih mampu mendapatkan penghasilan dan diperkirakan mampu mendongkrak pendapatan per kapita hingga US$ 30.000 per tahun.

"Di 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka penduduk sudah mencapai 309 juta. Kalau momentum ekonomi tinggi terus, income bisa US$ 30.000 per kapita atau hampir sama atau di atas Korea Selatan sekarang," kata Sri Mulyani alam acara Projo Public Lecture di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017) malam.

Momentum ini diperkirakan bisa mendongkrak ekonomi Indonesia tumbuh lebih positif lagi karena dominasi penduduk yang berusia produktif dan bisa banyak berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi.

Banyaknya penduduk produktif di usia muda juga mampu membuat kondisi fiskal semakin baik karena tingginya kemampuan membayar pajak. Pajak yang didapatkan kemudian dimanfaatkan untuk berbagai hal termasuk jaminan kesehatan bagi penduduk yang tidak lagi muda.

Akan tetapi, hal ini berbeda dengan apa yang dialami beberapa negara seperti China dan Jepang yang didominasi penduduk usia tua. Beban keuangan negara semakin berat karena menganggu biaya kesehatan penduduk yang didominasi usia tua.

"China, Jepang enggak bisa tumbuh karena masyarakat makin menua. Kalau lihat piramida, kita gemuk di bawah, kalau China gemuk di atas," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang tersedia harus diprioritaskan untuk diinvestasikan untuk pembangunan manusia, infrastruktur, dan institusi. Dalam hal ini, di APBN 2018 alokasi untuk pendidikan dialokasikan sebesar Rp 444 triliun atau lebih dari 20% belanja pemerintah sebesar Rp 2.220 triliun.

Selanjutnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun depan dialokasikan sebesar Rp 410 triliun atau naik dari alokasi tahun ini Rp 388 triliun.

"Infrastruktur is a basic necessity (kebutuhan dasar). Banyak daerah belum connect," ujar Sri Mulyani. (ara/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed