Follow detikFinance
Rabu 29 Nov 2017, 11:56 WIB

Tahun Depan Pilkada, Jokowi Minta Pengusaha Tidak Urus Politik

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Tahun Depan Pilkada, Jokowi Minta Pengusaha Tidak Urus Politik Foto: Ardan Adhi Chandra-detikFinance
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengusaha tidak ikut mengurusi politik. Terlebih lagi, di tahun depan sudah memasuki tahuun politik di mana ada Pilkada serentak adn persiapan Pilpres 2019.

"Tahun depan ada Pilkada di 171 Kabupaten/Kota dan provinsi. Saya hanya ingin semuanya membiasakan yang urusan politik biar politik, ekonomi nanti kerja sisi ekonomi. Jangan dicampur aduk. Jangan sampai Kadin nyambi politikus, misalnya," kata Jokowi dalam acara 100 CEO Forum di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

Ia meminta pengusaha yang ada jangan terpengaruh atau ikut berpolitik. Sehingga kegiatan ekonomi bisa terus berjalan.


"Sehingga penting memberikan sekat urusan politik-politik, silakan ekonomi jangan terpengaruh. Terpengaruh enggak apa-apa tapi sedikit," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada pengusaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Jangan melulu menunggu kondisi politik stabil, pasalnya hampir setiap tahun ada Pilkada di berbagai daerah.

"Pengusaha seperti apa tahun depan? wait and see, sampai sekarang kok wait and see setiap tahun ada Pilkada. Angka-angka sudah jelas, mari bekerja keras mensejahterakan negara," kata Jokowi.


Dalam kesempatan yang sama, Jokowi berbicara tentang kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

"Saya gembira hadir di sini di hadapan para CEO, karena para CEO pasti mencatat bahwa banyak kemajuan dalam bidang ekonomi yang kita capai. Seperti pengakuan bidang internasional ke Indonesia," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, dunia internasional juga telah mengakui kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal itu, kata Jokowi, dapat dilihat dari berbagai status layak investasi yang didapatkan Indonesia.


"Misalnya pemberian status layak investasi. Ini pertama kali sejak '97, pertama kali Indonesia diberikan tiga lembaga rating, Fitch Rating, Moody's, Standard and Poors," jelas Jokowi.

"Lalu yang kedua peringkat kemudahan berusaha EODB, oleh world bank, untuk 2017 meningkat dari 106 jadi 91, dan yang terbaru menjadi peringkat ke 72. Artinya dalam dua tahun kita naik 34, ini lompatan cepat, ini bukan kata saya, kata Bank Dunia, World Bank. Lalu survey 2017 tentang prospek negara tujuan investasi, Indonesia tahun ini naik ke peringkat 4 dari peringkat 8," tutur Jokowi. (ara/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed