Alokasi APBN untuk Bangun Tol Ratusan Triliun Bisa Dihemat

Jakarta - Pemerintah mendorong kerja sama dengan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendukung penerapan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) agar anggaran negara tak terlalu banyak terbebani mengingat jumlahnya yang tak sebanding dengan kebutuhan biaya infrastruktur yang harus dibangun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya saat ini sudah menerapkan skema ini pada sejumlah proyek infrastruktur yang ditugaskan oleh Kementeriannya, salah satunya yang paling banyak adalah jalan tol. Dia mencontohkan, suksesnya penerapan skema KPBU dilihat dari realisasi pembangunan 35 ruas tol yang saat ini tengah dikerjakan di Indonesia, kontribusi pendanaan dari pemerintah hanya sebesar 17%.

"Dari 35 ruas yang nilainya sekitar Rp 300 triliun itu, yang VGF (viability gap fund) misalnya di Samarinda-Balikpapan, APBN nya itu kita bangun jembatannya, Solo-Ngawi juga ada beberapa kilometer yang porsi APBN nya. Yang gitu-gitu tidak lebih dari 17% ternyata," katanya dalam acara diskusi PPP Day di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Beberapa skema pengembalian investasi proyek KPBU yakni skema pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment atau AP, dan dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF).

VGF adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat proyek kerja sama layak secara finansial.

"Bentuk-bentuk itu banyak sekali variasinya. Misalnya Dirjen Bina Marga selalu diskusi dengan Kementerian Keuangan untuk pakai skema availability payment supaya terjamin, dibayar, dicicil sesuai ketersediaan APBN," ujarnya.

Contoh lain skema pembangunan infrastruktur yang dikerjasamakan dengan swasta dan mengurangi beban APBN adalah dengan memberikan kewajiban pembangunan sejumlah panjang ruas tol Trans Sumatera jika mau menggarap tol yang ada di Jawa.

"Bangun infrastruktur itu tidak hanya untuk mewah-mewahan. Karena yang dibangun sekarang itu saja belum cukup karena ini masih ketinggalan dari negara-negara lain. Makanya kalau hanya andalkan APBN saja, mungkin kita masih lama kejar ketertinggalan dari negara lain," tukasnya. (eds/dna)