Follow detikFinance
Kamis, 30 Nov 2017 11:48 WIB

Sri Mulyani: Pemerintah Kasih Pelayanan Bukan Cari Keuntungan

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Ardan Adhi Chandra Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, timbal balik pemerintah memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada masyarakat lebih kepada pemberian fasilitas layanan publik dan bukan dalam rangka mencari keuntungan.

Hal tersebut diungkapkan pada saat acara PNBP Awards 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Sri mulyani mengatakan, peranan PNBP dalam penyelenggaraan negara perlu dipahami oleh masyarakat. Apalagi target PNBP dalam penerimaan negara cukup signifikan dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir sebesar 25% dari penerimaan.

Dalam APBN-P 2017, target PNBP ditetapkan sebesar Rp 260,24 triliun dari total penerimaan negara Rp 1.736,06 triliun. Sedangkan tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 275,4 triliun dari total penerimaan negara Rp 1.894,7 triliun.

"Negara harus melayani mereka yang ingin menikah dan hidup bersama. Negara bisa memungut tapi dalam rangka melayani bukan mencari keuntungan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, fungsi negara dalam memungut PNBP adalah melayani masyarakat, contohnya jika ingin mengemudikan mobil di jalan maka diharuskan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), untuk mendapatkannya maka harus mengurus terlebih dahulu kepada instansi terkait dan negara melayaninya hingga memiliki SIM.

Dalam proses membuat SIM, ada biaya administrasi yang harus dibayarkan masyarakat, hasil dari itulah yang dinamakan PNBP.

"Tidak seharusnya negara memungut tanpa aturan, sehingga kita enggak legalisasi pungli. Kalau tanpa aturan kita sama saja dengan preman," tambah dia.

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, PNBP juga bisa berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pemerintah akan dapat penerimaan royalti dari para produsen.

Selanjutnya, PNBP juga dikaitkan dengan kepemilikan negara baik dalam BUMN yang disetorkan nantinya dalam bentuk dividen, serta barang-barang miliki negara yang disewakan.

Lebih lanjut Sri Mulyani meminta kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk memperkuat pengelolaan PNBP, baik dalam anggarannya maupun pencatatannya. Menurut dia, PNBP harus digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

"Karena masyarakat sekarang sensitif kenapa saya harus bayar sesuatu dan saya dapat apa, semakin mereka educated dan aware terhadap hak dan kewajibannya sehingga mereka enggak akan segan untuk bertanya, saya enggak masalah untuk bayar pajak tapi jelas untuk apa, Saya enggak keberatan bayar untuk paspor asal saya tahu apa persyaratan dan prosedurnya dan ada kepastian," jelas dia.

"Itu yang disebut negara hukum, rakyat tahu hak dan kewajibannya, dan kita sebagai penyelenggara negara wajib bisa jelaskan ke masyarakat landasan hukum kenapa kita memungut, kenapa jumlahnya segitu dan landasan pelayanan yang akan diberikan," tutup dia. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed