Cerita Risma Pimpin Surabaya: Berdarah-darah Susun Anggaran

Jakarta - Walikota Surabaya Tri Rismaharini memamerkan beberapa kebijakannya dalam memimpin kota Surabaya. Risma bercerita mengenai pertumbuhan ekonomi hingga 'berdarah-darah' saat menyusun anggaran.

Risma mengatakan, di awal kepemimpinannya, dia tak terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Yang lebih penting baginya bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikannya lantaran menganggap adanya ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun banyak masyarakat yang hidup miskin.

"Saya dulunya enggak percaya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kok banyak yang miskin. Ya sudah, enggak usah urus-urus soal pertumbuhan ekonomi, yang penting rakyat sejahtera," katanya dalam acara diskusi di Financial Club CIMB Niaga, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Model pembangunan yang dilakukannya di Surabaya adalah dengan berorientasi para perencanaan yang bisa berdampak langsung ke masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang telah dialokasikan bisa benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya coba benar bagaimana program itu bisa sampai di masyarakat. Sekolah kita jamin sampai SMP gratis. Ada BOS (bantuan operasional sekolah) nasional dan bantuan operasional pendidikan daerah. Tapi masih bisa kita berikan subsidi buat listrik, air dan internet. Jadi kita harus bisa jamin itu," ungkapnya.

Risma juga bercerita, kebijakan yang dilakukannya selama memimpin Surabaya dengan tidak pernah menaikkan harga air bersih yang dijual oleh PDAM ke masyarakat.

"Dan ternyata untungnya PDAM itu nambah terus. Bahkan PDAM Surabaya itu bisa kasih dividen sampai Rp 100 miliar ke negara dengan harga airnya Rp 300 per m3," tutur dia.

Kebijakan lainnya yang dilakukan Risma adalah dengan tidak memperbolehkan masyarakat melakukan aktivitas ngamen dan meminta-minta di umum. Hal ini disiasatinya dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan bakatnya, dan mendapatkan penghasilan dengan dibayar Rp 2 juta per acara.

"Karena saya tawari jadi yang lain, designer dan segala macam, mereka enggak mau. Ya saya anggap profesional saja, kita gaji dia. Jadi kalau ada ludruk, srimulat, itu kita bayar dia," ucapnya.

Semua kebijakan yang dia lakukan karena adanya proses penyusunan anggaran yang benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat, sehingga bisa terealisasi secara optimal. Dia bilang, proses penyusunan anggaran menjadi tahap yang paling pelik dilakukan lantaran harus berjibaku dengan segala kepentingan dari tiap daerah warga yang dipimpinnya.

"Di Surabaya berdarah-darahnya itu waktu nyusun anggaran. Debat mulai dari tingkat RT sampai Kecamatan. Setelah disepakati anggarannya, itu bahkan kita tampilkan lagi di Musrenbang, mana yang disetujui dan tidak," pungkasnya. (zul/zul)