Capaian tersebut memperkirakan upaya pemerintah di tahun depan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di tahun ini.
"Pertumbuhan ekonomi kami perkirakan apabila tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan ekonomi kita, artinya pola kerja enggak banyak berubah, antara 5,05% sampai 5,2%. Agak berbeda dengan pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam jumpa pers di Kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fokus kelola ekonomi profesional sangat terpengaruh dinamika politik yang ada khususnya dampak politik yang bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat menimbulkan gap yang besar. Dinamika politik jangan belah masyarakat dengan isu agama, isu ras dan kami harapkan enggak terjadi," kata Hariyadi.
Selain itu, kehadiran regulasi yang mendukung percepatan usaha diharapkan ada untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika ada peraturan yang kontra produktif akan menahan ekspansi usaha.
Selanjutnya, deretan peraturan, termasuk di daerah, perlu disederhanakan. Sehingga mempermudah pelaku usaha berekspansi.
"Kalau ada Perda-perda enggak kondusif pelaku usaha melihat sulit dilakukan gugatannya tapi prosesnya akan lama dan memakan niaya yang cukup besar," ujar Hariyadi.
Hal lain yang perlu diperhatikan tahun depan adalah berkurangnya penyerapan tenaga kerja karena perkembangan teknologi. Tingkat pengangguran dikhawatirkan tidak bisa berkurang banyak demgan adanya otomatisasi tersebut.
"Lapangan kerja dihasilkan sektor formal makin lama menyusut di laporan BKPM. 2010 total investasi Rp 200 triliun lebih penyerapaan rasio per Rp 1 triliun itu 15.004 orang, 2016 Rp 612 triliun total semuanya penyerapannya 2.772 (tenaga kerja) per Rp 1 triliun," kata Hariyadi. (ara/hns)











































