Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengatakan, instansinya hanya dijadikan perumpamaan dari pembenahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Sekarang tentu sudah banyak perubahan.
"Itu hanya saya bercerita kepada beliau mengenai proses RKAKL di kementerian bahwa belanja yang pendukung justru lebih dominan dibandingkan belanja inti. Contoh kasus itu. Itu hanya sekadar contoh saha. Tapi secara umum pola itu terjadi," kata Hanif di Istana Bogor, Rabu (malam) (6/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hanif, pernyataan Presiden Jokowi merupakan bentuk pantauan langsung terhadap penyusunan anggaran. Hal ini disampaikan kepada publik agar Kementerian Lembaga (KL) lainnya tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.
"Intinya saya mau bercerita. Yang kayak gitu problemnya bukan soal tidak tahu tapi ada political will dari seluruh jajaran. Kedua monitoring dari menteri katakanlah harus lebih kuat. Tapi dalam kasus itu, belanja inti lebih besar. Kita balik," pungkasnya. (mkj/ang)