Sri Mulyani Tantang Robert Pakpahan Capai Target Penerimaan Pajak 2018

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat salah berujar ketika menyampaikan pidatonya salam perayaan Hari Natal Kementerian Keuangan. Kesalahan pelafalan tahun 2018 yang seharusnya 2017 sekaligus menjadi pengingat Sri Mulyani untuk menantang Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan untuk mengejar target penerimaan tahun depan.

"Menjelang tutup tahun 2018, 2017 mohon maaf, belum masuk 2018. Ingin masuk ke 2018 karena saya ingin tahu Pak Robert bisa mencapai target," kata Sri Mulyani diikuti tepuk tangan hadirin perayaan Natal di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2017).

Di dalam APBN 2018, penerimaan negara dipatok Rp 1.894,7 triliun atau lebih tinggi Rp 16,2 triliun dari yang diajukan. Terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.893,5 triliun dan hibah Rp 1,19 triliun.

Dari target penerimaan negara Rp 1.894,7 triliun, sekitar Rp 1.618,1 triliun berasal dari perpajakan yang tumbuh sekitar 10% dibandingkan APBN 2017. Setoran pajak 2018 ditargetkan mencapai Rp 1.423,9 triliun, Sementara itu untuk penerimaan bea masuk ditargetkan sebesar Rp 35,7 triliun dan bea keluar Rp 3 triliun. Cukai sendiri ditargetkan pada 2018 bisa mencapai Rp 155,4 triliun.

APBN 2018 memiliki postur anggaran belanja sebesar Rp 2.220,6 triliun. Belanja tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp 1.454,4 triliun yang meliputi Kementerian Lembaga (K/L) Rp 847,4 triliun dan non K/L Rp 607,05 triliun.

Di luar belanja pemerintah pusat, ada transfer daerah sebesar Rp 766,1 triliun dan dana desa Rp 60 triliun.

Dengan postur tersebut, maka muncul defisit anggaran Rp 325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit nantinya akan ditutup oleh penarikan utang oleh pemerintah.

Capaian Pemerintah Jokowi

Dalam perayaan Natal yang dihadiri ratusan umat kristiani yang juga pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengatakan betapa banyaknya prestasi yang telah didapatkan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Salah satunya adalah kenaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) yang berhasil naik ke posisi 72 dari sebelumnya 91. Artinya ada kemudahan berinvestasi dari segi perizinan di Indonesia.

"Kita maju secara baik mengurangi birokrasi. Kita melayani rakyat biasa seperti melayani orang penting," tutur Sri Mulyani.

Ia juga berpesan kepada jajaran pegawai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan semangat kerjanya dalam melayani masyarakat sebagai abdi negara. Sehingga, perubahan ke arah yang lebih baik bisa dirasakan.

"Saya titipkan juga agar anda semua menjadi manusia mampu menjadi benih melayani negara dan rakyat. Benih perbanyak dan semai, semai tumbuh subur dan perbaiki cara, sikap untuk bekerja secara bersama sesuai dengan nilai-nilai keuangan," kata Sri Mulyani. (ara/dna)