Follow detikFinance
Minggu, 10 Des 2017 20:09 WIB

Pengelolaan Aset Negara yang Optimal, Hasilkan Penerimaan Negara

Muhammad Idris - detikFinance
Gedung Kementerian Keuangan/Foto: Yulida Medistiara/detikFinance Gedung Kementerian Keuangan/Foto: Yulida Medistiara/detikFinance
Jakarta - Negara mempunyai aset yang luar biasa. Namun selama ini masyarakat luas umumnya mengenal aset negara sebatas Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi kekayaan dan potensi yang berada di bumi, air, udara, serta sumber daya lainnya.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, menjelaskan dalam konteks pengelolaan keuangan negara, aset dibagi ke dalam tiga pos yang meliputi pertama investasi jangka panjang, kedua piutang negara, dan ketiga Barang Milik Negara (BMN).

Dalam pencatatan aset negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sebesar 40% dari aset negara tersebut merupakan BMN. Dengan demikian, BMN menjadi konteks vital yang harus dikelola secara optimal dan akuntabel, tidak hanya tidur di neraca, serta mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," terang Tri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2017).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, upaya optimalisasi pengelolaan BMN dilakukan dengan berbagai cara antara lain kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur, sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, dan bangun serah guna.

Selain itu, sambung Tri, pemanfaatan BMN dilakukan dengan optimalisasi pendayagunaan BMN berlebih atau idle. Pemanfaatan BMN dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara atau daerah dan kepentingan umum.

"Bila dipandang dari sisi fiskal, optimalisasi BMN melalui Pemanfaatan BMN serta pendayagunaan BMN berlebih atau idle akan memberikan kontribusi ke kas negara dalam bentuk PNBP dari sisi pendapatan, serta menciptakan efisiensi belanja negara melalui penghematan biaya pemeliharaan dari sisi belanja negara," kata Tri.

Sementara BMN yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah antara lain gedung kementerian/lembaga (K/L), mobil dinas, personal computer, dan lainnya. Kemudian BMN yang merupakan fasilitas umum seperti jalan negara, pelabuhan, bandara dan sebagainya yang menunjang pelayanan publik, tidak semuanya dapat menghasilkan PNBP.

"Melalui pendayagunaan optimal atau the highest and best use atas BMN, amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," tambah Tri. (idr/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed