Susi: Saya Akan Merengek ke Sri Mulyani Minta Tukin Ditambah

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan menambah anggaran tunjangan kinerja (tukin) untuk para pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jika bisa menggunakan anggaran yang telah dialokasikan seefektif dan seefisien mungkin. Susi bahkan berjanji akan menodong Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengembalikan anggaran yang sudah berhasil dihemat oleh KKP selama ini.

"KKP tahun ini alhamdulillah sudah dapat tukin (tunjangan kinerja) cair. Saya akan terus merengek ke Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) untuk terus meminta tambahan-tambahan untuk KKP. Karena KKP berhasil mengembalikan selfblocking Rp 8 triliun, yang sebetulnya saya sayang kenapa saya kembalikan," katanya saat memberikan sambutan di Gedung GMB III KKP, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

"Saya minta ke Bu Sri Mulyani, balikin itu yang saya blocking karena sekarang kita sudah lebih baik mengelola anggaran kita. Sudah lebih baik membelanjakan anggaran kita," tambahnya.

Namun demikian, Susi bilang, dirinya tak mau melakukan hal itu sekarang karena penggunaan anggaran dan cara pegawai KKP membelanjakan anggaran yang ada saat ini belum memenuhi prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ia ingin seluruh pejabat KKP, penerima DIPA dan seluruh pelaksana, agar menggunakan uang negara dengan benar untuk membangun kemajuan bangsa supaya tidak tertinggal lagi.

"Kalau kontraktor, pejabat KKP, semua sudah punya mindset profesional, respect uang ini adalah amanat negara, milik rakyat, saya tidak perlu self blocking. Kalau perlu saya minta anggaran 10 kali lipatnya. Tapi karena saya lihat belum terjadinya good governance, efektifitas, saya membatasi jumlah anggaran yang ingin kita spend di KKP," ujar Susi.

"Padahal KKP ini satu-satunya Kementerian yang mengurangi anggarannya. Semua yang lain minta tambah anggarannya. Tapi saya melihat kita belum mampu mengelola dengan baik, dengan benar, as best as we can," tambahnya.

Dia juga ingin pegawai negeri tidak menambah pendapatannya lewat korupsi anggaran dengan mereka-reka program, proyek dan perjalanan dinas yang ada.

"Jangan sampai kapal fiber, fibernya dikurangi jadi enteng. Nelayan makainya juga jadi takut kalau kena ombak bisa pecah jadi dua. Pembagian uang untuk bantuan revitalisasi budidaya juga harus sampai ke yang membutuhkan, bukan ke teman-teman kepala dinas atau kroni-kroni kita," ungkapnya.

Tak hanya kepada para pegawai KKP, Susi juga minta kepada para kontraktor agar menghentikan perilaku kolusi atau persekongkolan seperti titipan-titipan, agar bisa independen dalam menentukan mana yang harus mendapatkan pekerjaan atau tidak.

"Saya yakin, kalau semua pelaksanaannya benar 2018, saya diberi kesempatan masih menjadi Menteri, 2019 saya akan minta dua kali anggarannya naik. Tidak masalah. Kita mulai dengan KKP. Kita inikan dengan tukin-tukin," tukas Susi.


(eds/zlf)