Susi ke PNS KKP: Kita Punya Gedung, Kurangi Rapat di Luar Kota

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini hadir dalam sosialisasi program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2018 kepada para penyedia barang dan jasa bidang kelautan dan perikanan. Selain menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018, Susi juga memberikan arahan mengenai penggunaan anggaran ke depan.

Dalam pidatonya, Susi berulang kali menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Meski telah berhasil melakukan efisiensi anggaran dalam tiga tahun terakhir, Susi mengaku masih mendapati ada penyimpangan dalam pembelanjaan anggaran KKP.

"Pemenang tender Rp 10 miliar, ada yang kantornya fiktif. Ada yang kantornya perumahan biasa. Ada pemenang Rp 15 sampai Rp 19 miliar juga sama. Jangan pikir Anda bisa sembunyikan itu," kata Susi dalam pidatonya di Gedung GMB III KKP, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Tak hanya itu, Susi juga mengkritik biaya konsultasi dan konsultan yang berulang-ulang pada pengadaan satu proyek yang sama namun berbeda lokasi. Alokasi belanja pun banyak yang digunakan untuk kepentingan rapat yang seharusnya tidak perlu, tapi terus dilakukan dan bahkan melebihi dari jumlah program yang dirapatkan.

"Kurangi FGD-FGD (focus group discussion). Masa mau beli jaring setiap tahun, FGD nya juga setiap tahun. Mau bikin KJA budidaya, benih budidaya, tiap tahun sudah dilaksanakan, kenapa harus FGD-FGD lagi. Berapa anggaran rapat bisa dipakai untuk berapa KJA baru? Berapa ribu ekor bibit?," ujar Susi.

"Buat terobosan di KKP bagaimana good governance ini bisa jalan. Kurangi rapat-rapat untuk pengawasan, perencanaan yang tidak perlu. Apa lagi rapatnya di luar kota. KKP punya gedung bisa dipakai. Kenapa harus di Bogor atau luar kota," sambungnya.

Susi juga meminta agar pengadaan barang dan jasa atau tender untuk program-program KKP dilakukan dengan prinsip yang baik dan menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia bahkan meminta agar jangan sampai ada praktik KKN yang membawa-bawa namanya untuk bisa lolos dalam tender yang dilakukan KKP.

"Kalau saya tahu ada Dirjen yang mengabulkan kontrak orang yang mengaku saudara saya, kontraktor dan dirjennya akan saya ganti," ungkap wanita yang dikenal dengan jargon 'tenggelamkan' tersebut.

Wanita asal Pangandaran itu mengingatkan agar hal yang diungkapkannya itu bisa menjadi pengingat untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran KKP ke depannya.

"Pemerintah punya struktur, alat, dan cara untuk mengawasi. Bila saya tidak tahu, ada orang lain yang tahu dan akan memberi tahu. Itu hal yang tidak mungkin lagi dalam era digitalisasi ini kita sembunyi-sembunyikan. Tidak bisa. Tidak ada hal yang bisa kita keep tanpa masyarakat akhirnya tahu. Jadi ini yang harus membawa kita kepada mawas diri dan introspeksi, ayo kerja yang benar. Saya tidak mau membiarkan apa yang saya tahu tidak benar untuk terus jalan. Tidak mungkin," tutur Susi.

Terakhir, Susi meminta agar program-program KKP yang direncanakan pada tahun depan bisa dilaksanakan dengan metode padat karya. Hal ini bertujuan agar anggaran yang dialokasikan bisa benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberi efek yang positif bagi perkembangan ekonomi setempat.

"Saya minta program-program tadi dibuat padat karya. Kalau pengadaan kapal untuk di Morotai misalnya, ya bikin kapalnya di Morotai. Buat minimal 500 orang per hari dipekerjakan oleh satu dirjen dari proyek-proyek yang ada tadi. Pastikan dan dokumentasikan itu. Bikin jaring, tanam bakau, semua dipadatkaryakan. Program CSR juga begitu. Kurangi program-program yang tidak jelas," tandasnya.


(eds/zlf)