Follow detikFinance
Selasa, 12 Des 2017 21:49 WIB

Darmin Gelar Rapat Kemudahan Investasi, Ini Hasilnya

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Muhammad Idris Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Sejumlah pejabat sejak sore hari hingga malam berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di tanah air. Rapat tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam lamanya.

Rapat tersebut membahas rencana pemerintah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan izin berusaha. Pembentukan Satgas dilakukan untuk mempermudah perizinan berusaha baik di pusat maupun di daerah, yakni dengan mengawasi berbagai hambatan dalam berinvestasi.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan dengan adanya Satgas tersebut maka pemerintah bisa mengetahui di mana titik permasalahan yang selama ini menghambat investasi.

"Ya seperti bagaimana, di mana, kita tahu dokumen itu dimana. Jadi kelemahan-kelemahannya di mana, di mana macetnya. Sampai kepada daerah. Jadi secara terperinci nanti tahu dimana macetnya, berapa jam, berapa hari. Ini kan dipanggil semua, gubernur, bupati segala macam. Untuk menjalankan sistem yang presiden punya peraturan Nomor 91 tahun 2017 itu," terang Sofjan usai mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Sofjan menjelaskan selama ini kebijakan di daerah yang masih banyak menghambat izin investasi. Oleh sebab itu perlu adanya penyelarasan kebijakan di pusat dan di daerah. Bahkan dirinya mengatakan, akibat hambatan di daerah tersebut izin investasi bernilai besar juga terkendala.

Bila terus demikian, maka para investor bisa lari ke tempat lain yang lebih mudah dalam hal perizinannya.

"Pelaksanaan peraturan-peraturan itu. Termasuk juga bagaimana mensinkronkan daerah-daerah yang tidak sinkron dengan peraturan pusat. Banyak Perda-Perda itu yang belum sinkron. Banyak sekali, ini kan kita baru memulai. Itu kita banyak yang pending sudah dimasukin di BKPM, di mana-mana tapi sampai sekarang izin tidak keluar-keluar. Investasi itu sampai Rp 100 triliun itu izinnya belum keluar, jadi lama-lama kan kita pikir ini orang mau berusaha di tempat lain, karena belum ada izin juga," jelasnya.

Dirinya memperkirakan izin investasi yang tertahan karena regulasi-regulasi yang menghambat bisa mencapai US$ 50 miliar. Izin tersebut terhambat baik di pemerintah pusat maupun daerah.

"Saya pikir sekitar US$ 50 miliar ada karena masalah itu. Sebagian besar di daerah, tapi di Kementerian/Lembaga juga ada cuma enggak banyak. Maka itu Satgas kita perlukan untuk mempercepat ini semua," jelasnya.

Panggil Kepala Daerah

Sofyan juga mengatakan pemerintah pusat bakal memanggil para kepala daerah untuk membahas hal ini. Rencananya pemanggilan akan dilakukan pada awal tahun 2018 mendatang.

"Nanti kita panggil semua. Termasuk ketua DPRD-nya. Ya mudah-mudahan tahun depan lah. Kita selesaikan sistemnya dulu. Kita mau panggil semua dulu. Ini Satgas yang kita selesaikan dulu, K/L sampai ke daerah, provinsi dan kabupaten dulu. Itu semua musti ada dan siapa yang tanggung jawab musti jelas. Jadi kita tahu dimana dia macet," jelasnya.

Kemudahan yang akan dilakukan lainnya ialah membangun single subsmission system atau sistem IT untuk perizinan terintegrasi. Tujuannya, untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Jadi semua melalui IT saja, jadi izin-izin enggak ada yang musti ke sana (daerah), jadi melalui IT saja," katanya.

Saat ini, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi bagi daerah yang tidak mengikuti ketentuan. Namun hal tersebut masih baru rencana.

"Ini (sanksi) juga kita pertimbangkan dengam presiden, digodok juga. Ya apa segala macam lah, tapi ini kan belum terjadi. Ya kita musti lihat dulu, musti dikasih insentif yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan dikurangi (anggaran)," katanya

Sementara itu, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan para kepala daerah memang perlu diundang. Namun, pemanggilan itu masih dipertimbangkan.

"Ya kita melihat memang perlu mengundang, tapi kita lihat dululah, karena surat (perintah pembentukan Satgas) kita baru berjalan dua mingguan. Kalau perkembangannya enggak jelas ya baru (dipanggil)," katanya. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed