.webp)
Selama 40 menit, wanita asal Pangandaran itu berdiri di atas podium memberikan arahan kepada para pegawai KKP dan seluruh pengusaha dan rekanan KKP yang juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I KKP. Dari awal pidato, wanita yang telah mendapatkan gelar honoris causa sebanyak dua kali ini menyampaikan arahan dengan nada tinggi dan secara blak-blakan mengungkapkan buruknya penggunaan anggaran oleh para pelaksana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN KKP selama ini.
Susi bahkan memutarkan video pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan soal hal yang sama kepada para Menteri dan Kepala Daerah di Istana Bogor beberapa waktu di acara penyerahan DIPA APBN 2018. Hal itu dilakukannya demi menekankan kepada para pegawai yang ada, bahwa apa yang dilakukannya adalah amanat yang dibawa dari Presiden dan wajib dilaksanakan oleh seluruh institusi pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran Jangan Asal Habis
|
Foto: Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan
|
"Saya ingin ada transparansi dan keterbukaan menjaga amanah bersama atas anggaran APBN yang sudah diberikan ke KKP," katanya di Gedung GMB III KKP, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Susi ingin penggunaan anggaran tahun ini bisa digunakan seefektif mungkin dan mengubah pola belanja di masa lalu yang cenderung boros dan tak memberikan efek ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar anggaran yang digunakan tak hanya sekedar angka penyerapan anggaran tapi juga hasil yang diterima masyarakat.
"Banyak hal yang saya pelajari dan coba terapkan untuk perbaiki efisiensi dan banyak yang mau kita efektifkan bersama supaya anggaran pemerintah ini, juga menghormati atas kewajiban-kewajiban bangsa kita atas utang-utang yang kita buat" ucap Susi.
"Saya ingin kita betul-betul melaksanakan anggaran pemerintah ini dengan cara seefisien mungkin dan seefektif mungkin Bukan asal habis uangnya. Saya mau penggunaan anggaran seefektif mungkin," tegasnya.
Kritik Penggunaan Konsultan
|
Foto: Istimewa
|
"Mau beli jaring, tiap tahun kita beli jaring. Mau bikin kapal, tiap tahun bikin kapal. Tapi selalu harus konsultasi dulu sama konsultan. Kenapa harus ada konsultan lagi? Bukankah itu hal yang sama kita lakukan setiap tahun. Betul enggak?," tanya Susi kepada para hadirin yang ada di dalam ruangan GMB III KKP, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
"Ada misalnya satu kegiatan intinya cuma Rp 500 juta, tapi rapat buat melaksanakan kegiatan inti sampai Rp 2 miliar dan itu hal yang biasa. Saya lihat di KKP pun seperti itu," sambungnya.
Susi mempertanyakan adanya biaya konsultasi dan konsultan yang berulang-ulang pada pengadaan satu proyek yang sama namun berbeda lokasi. Pola belanja seperti itu menurutnya bisa disatukan untuk satu konsultan saja dengan tipe kontrak multi years, sehingga mengurangi inefisiensi anggaran yang ada.
"Semestinya kita buat kontrak multiple years sama konsultan itu ya sudah, satu cost. Mau bangun barang yang sama di sepuluh tempat, setiap tempatnya harus ada cost konsultannya lagi. Ini tidak bisa diteruskan seperti ini. Eselon I harus mengubah pola belanja itu," tutur Susi.
"Mau bangun cold storage di 10 tempat, ya 10 tempat itu jadiin satu konsultannya, cost-nya satu, bukan 10. Wong barangnya sama kok. Itu akhirnya membuat inefisiensi hal yang tidak perlu. Ujungnya apa? Template, copy paste. Konsultan 1 dibayar 10 kali untuk 10 proyek. Hanya mengganti yang 1 di Cirebon, 1 di Pontianak. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita teruskan kembali," tukas Susi tegas.
Tak Ada Lagi Cerita Kata-kata Bersayap
|
Foto: Dok. Pribadi
|
"Pengembangan, revitalisasi, pemberdayaan, itu sudah tidak ada lagi kata-kata bersayap yang tidak ada isinya. Kalau itu dikurangi, kita bisa menambah beli mesin es lagi. Yang tadinya cuma bisa 100 jadi bisa 120. Karena kita mau memperbanyak barang, fasilitas, infrastruktur yang kita berikan ke masyarakat," kata Susi.
Dia mencontohkan, misalnya untuk pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT), jangan sampai lebih banyak kegiatan pendukungnya dibanding kegiatan inti yang harus dilaksanakan.
"Di Morotai misalnya, nanti ada FGD perencanaannya, ada pengawasan perencanaannya, ada rapat untuk pelaksanaannya. Rapatnya 10 kali sampai 10 tahun itu jadi. Mungkin malah 20 kali. Akhirnya cost 50 kapal itu sama dengan 100 kapal," ujar Susi.
Kurangi FGD dan Rapat di Luar Kota
|
Foto: Eduardo Simorangkir/detikFinance
|
"Pemenang tender Rp 10 miliar, ada yang kantornya fiktif. Ada yang kantornya perumahan biasa. Ada pemenang Rp 15 sampai Rp 19 miliar juga sama. Jangan pikir Anda bisa sembunyikan itu," kata Susi.
Tak hanya itu, Susi juga mengkritik alokasi belanja yang terlalu banyak digunakan untuk kepentingan rapat yang seharusnya tidak perlu, hingga pelaksanaan rapat di luar kota.
"Kurangi FGD-FGD (focus group discussion). Masa mau beli jaring setiap tahun, FGD nya juga setiap tahun. Mau bikin KJA budidaya, benih budidaya, tiap tahun sudah dilaksanakan, kenapa harus FGD-FGD lagi. Berapa anggaran rapat bisa dipakai untuk berapa KJA baru? Berapa ribu ekor bibit?," ujar Susi.
"Buat terobosan di KKP bagaimana good governance ini bisa jalan. Kurangi rapat-rapat untuk pengawasan, perencanaan yang tidak perlu. Apa lagi rapatnya di luar kota. KKP punya gedung bisa dipakai. Kenapa harus di Bogor atau luar kota," sambungnya.
Susi juga meminta agar pengadaan barang dan jasa atau tender untuk program-program KKP dilakukan dengan prinsip yang baik dan menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia juga meminta agar jangan sampai ada praktik KKN yang membawa-bawa namanya untuk bisa lolos dalam tender yang dilakukan KKP.
"Kalau saya tahu ada Dirjen yang mengabulkan kontrak orang yang mengaku saudara saya, kontraktor dan dirjennya akan saya ganti," ungkap wanita yang dikenal dengan jargon 'tenggelamkan' tersebut.
"Pemerintah punya struktur, alat, dan cara untuk mengawasi. Bila saya tidak tahu, ada orang lain yang tahu dan akan memberi tahu. Itu hal yang tidak mungkin lagi dalam era digitalisasi ini kita sembunyi-sembunyikan. Tidak bisa. Tidak ada hal yang bisa kita keep tanpa masyarakat akhirnya tahu. Jadi ini yang harus membawa kita kepada mawas diri dan introspeksi, ayo kerja yang benar. Saya tidak mau membiarkan apa yang saya tahu tidak benar untuk terus jalan. Tidak mungkin," tegas Susi.
Janji Bakal Tambah Tukin
|
Foto: Lilly Aprilya Pregiwati/Humas KKP.
|
"KKP tahun ini alhamdulillah sudah dapat tukin (tunjangan kinerja) cair. Saya akan terus merengek ke Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) untuk terus meminta tambahan-tambahan untuk KKP. Karena KKP berhasil mengembalikan selfblocking Rp 8 triliun, yang sebetulnya saya sayang kenapa saya kembalikan," ucapnya.
"Saya akan minta ke Bu Sri Mulyani, balikin itu yang saya blocking karena sekarang kita sudah lebih baik mengelola anggaran kita. Sudah lebih baik membelanjakan anggaran kita," tambahnya.
Namun demikian, Susi bilang, dirinya tak akan melakukan hal itu sekarang karena penggunaan anggaran dan cara pegawai KKP membelanjakan anggaran yang ada saat ini belum cukup baik memenuhi prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ia ingin seluruh pejabat KKP, penerima DIPA dan seluruh pelaksana, agar menggunakan uang negara dengan benar untuk membangun kemajuan bangsa supaya tidak tertinggal lagi.
"Kalau kontraktor, pejabat KKP, semua sudah punya mindset profesional, respect uang ini adalah amanat negara, milik rakyat, saya tidak perlu self blocking. Kalau perlu saya minta anggaran 10 kali lipatnya. Tapi karena saya lihat belum terjadinya good governance, efektifitas, saya membatasi jumlah anggaran yang ingin kita spend di KKP," ujar Susi.
Dia juga ingin pegawai negeri tidak menambah pendapatannya lewat korupsi anggaran dengan mereka-reka program, proyek dan perjalanan dinas yang ada.
"Jangan sampai kapal fiber, fibernya dikurangi jadi enteng. Nelayan makainya juga jadi takut kalau kena ombak bisa pecah jadi dua. Pembagian uang untuk bantuan revitalisasi budidaya juga harus sampai ke yang membutuhkan, bukan ke teman-teman kepala dinas atau kroni-kroni kita," ungkapnya.
Tak hanya kepada para pegawai KKP, Susi juga minta kepada para kontraktor agar menghentikan perilaku kolusi atau persekongkolan seperti titipan-titipan, agar bisa independen dalam menentukan mana yang harus mendapatkan pekerjaan atau tidak.
"Saya yakin, kalau semua pelaksanaannya benar 2018, saya diberi kesempatan masih menjadi Menteri, 2019 saya akan minta dua kali anggarannya naik. Tidak masalah. Kita mulai dengan KKP. Kita inikan dengan tukin-tukin," tukas Susi.
Halaman 2 dari 6
