Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 13 Des 2017 18:37 WIB

Catatan Insinyur Soal Ibu Kota Baru RI

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Foto: Mindra Purnomo Foto: Mindra Purnomo
Jakarta - Kajian soal pemindahan ibu kota Indonesia semakin mendekati final. Kandidat lokasi yang bakal dipilih, akah disampaikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Desember 2017.

Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menentukan lokasi calon ibu kota baru Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Hermanto Dardak. Menurutnya, lokasi baru ibu kota harus cukup luas agar bisa menampung seluruh infrastruktur penunjang akitivitas pemerintahan.

"Kan itu berarti pemindahan pusat pemerintahan kan. Pemerintahan juga ada kaitannya dengan yang lain lain. Kegiatan yang lain seperti bisnis perdagangan, pembangunan," ujar dia kepada detikFinance, Rabu (13/12/2017).

Selain itu, Dardak menyebut, lokasi baru ibu kota haru punya akses tranportasi yang bisa diandalkan untuk menuju jakarta dan sebaliknya. Mengingat, pusat bisnis tetap akan dilakukan di Jakarta.

"Di luar sektor pemerintahan, itu jalur transportasi harus dibangun (antara Jakarta dan ibu kota baru), karena kan pusat bisnis masih di Jakarta. Yang jelas pemerintahnya pindah itu implikasi dalam hal bahwa sebelumnya (ibu kota) berpusat di Jakarta. Di luar sektor pemerintahan dengan soal izin dan lain-lain yang sifatnya nasional bukan daerah," papar dia.

Catatan lainnya adalah soal hunian. Untuk membuat kota baru yang lebih produktif, ibu kota perlu dirancang agar masyarakat nyaman untuk tinggal. Tak lupa, penataan ruang seperti penyediaan ruang terbuka yang lebih banyak. Tidak seperti Jakarta yang sudah terlalu padat.

Penataan kota juga penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan jalan dengan rasio yang cukup untuk mencegah kemacetan.

"Kebutuhan untuk menampung berbagai aktivitas pemerintahan kalau itu udah ada infrastruktur untuk bisa menampung. kita bisa merencanakan dari awal, mana yang boleh dan mana yang enggak boleh (dibangun pemukiman). Kan Jakarta itu jalannya hanya 7%," kata dia.

Selain tata kelola ruangan, ibu kota baru juga perlu memantapkan sistem transportasi umum agar masalah lonjakan jumlah kendaraan seperti yang terjadi di Jakarta tidak terjadi di ibu kota baru.

"Aman nyaman ditinggali tapi tetap produktif, pemerintahan tadi dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perkembangan teknologi saat ini internet dengan generasi 4 teknologi, komunikasi bisa dilakukan dengan teknologi," ungkap dia.


(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed