Follow detikFinance
Jumat, 15 Des 2017 19:22 WIB

Sulitnya RI Punya Data e-Commerce, Asosiasi: Banyak Takut Pajak

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Getty Images Foto: Getty Images
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Januari 2018 akan mulai melakukan pengumpulan data yang mencakup nilai dan volume di sektor digital ekonomi alias e-commerce.

Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis, Indonesia E-commerce Association (idEA), Ignasius Untung menuturkan, sampai saat ini belum ada data transaksi serta nilai yang pasti terkait dengan usaha di sektor digital ekonomi.

Menurutnya ada beberapa hal yang membuat para pelaku usaha e-commerce sulit terdata, salah satunya mengenai anggapan takut dengan pajak.

"Selama ini concern enggak ada data collection, dia sempat tanya apalagi resistensi dari member? Masalah pajak, mereka takut ujung-ujungnya data sampai ke Pajak, repot," kata Untung usai acara sosialisasi pengumpulan data e-commerce, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Hal selanjutnya yang membuat data e-commerce belum ada, karena ketakutan para pelaku usaha setelah membuka data sulit untuk mendapatkan investor. Hal yang selanjutnya, e-commerce tidak diwajibkan untuk membuka data karena bukan perusahaan terbuka.

"Kerahasiaan data jadi sensitif, kalau bocor kemana-mana cari investasi enggak semudah itu," ungkap dia.


Meski demikian, Untung menuturkan, BPS akan menjaga kerahasiaan data para pelaku usaha sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, idEA selaku asosiasi yang beranggotakan 320 e-commerce ini mengimbau untuk segera melaporkan datanya secara sukarela kepada BPS.

"Pak Kecuk bilang, kan saya udah bilang sampai menteri aja enggak saya kasih. Data individu ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi member tidak ikut karena tidak sampai ke data DJP," tambah dia.

Lebih lanjut Untung mengungkapkan, pemberian data yang dilakukan secara sukarela jadi bagi pelaku usaha yang masih enggan memberikan datanya bukan menjadi persoalan dan tidak akan dikenakan sanksi.

Menurut Untung, pengumpulan data e-commerce akan memberikan pengaruh besar terhadap pemerintah dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan menyangkut perekonomian nasional.

"Toh sebenarnya member dapat benefit. Oh oke performance saya seperti ini. Ini ada data agregat, jaminan sudah jelas, saya bisa dipenjara (kalau membocorkan data). Dan ini sudah UU internasional," tutup dia. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed