Pejabat PUPR Dilarang Pergi ke Luar Negeri Saat Natal dan Tahun Baru

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melarang jajarannya berlibur ke luar negeri, kecuali diizinkan oleh dia. Hal itu dilakukan dalam rangka mengawal pengamanan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Demikian diungkapkan Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat kooordinasi Pengamanan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

"Bapak Menteri Basuki malah memberikan seluruh unsur (kementerian) dia siaga. Tidak bisa pergi ke luar (negeri) tanpa izin menteri," kata Luhut membeberkan isi rapat.

Luhut menyampaikan, tujuan Basuki menerapkan kebijakan tersebut supaya jajarannya tetap dapat dihubungi ketika diperlukan.

"Dengan maksud (agar) bisa dihubungi," sambung Luhut.

Namun dengan kebijakan itu, lanjut Luhut, tak lantas berarti seluruh jajaran pejabat Kementerian PUPR dilarang menikmati liburan akhir tahun.

"Walaupun tetap siaga, masih bisa mungkin relaks di tempat. Tapi bisa dihubungi bila ditemukan atau diperlukan ada hal-hal penting yang hendak diselesaikan," tukas Luhut.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkes Nila Moeloek, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik dan Dirut Utama PT Jasa Marga Desi Arryani, serta jajaran masing-masing instansi. (aud/eds)