Follow detikFinance
Selasa, 19 Des 2017 08:02 WIB

Tentang Ramalan Ekonomi RI di Tahun Politik

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Sebentar lagi, tahun kalender bakal berganti ke 2018. Deretan Pilkada serentak dan persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) juga akan berlangsung tahun depan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kehadiran tahun politik di 2018 bisa menjadi potensi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, konsumsi khususnya non rumah tangga diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pesta demokrasi.

"Pengalaman Pemilu sebelumnya, tahun politik potensi konsumsi alami pertumbuhan tinggi. Apa lagi setelah BPS memisahkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi non tumah tangga, khususnya non rumah tangga terkait politik," kata Bambang dalam acara Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, seperti ditulis Selasa (19/12/2017).

Bambang menambahkan, sisi investasi mengalami sedikit pelemahan karena investor atau pengusaha cenderung menunggu dan mencermati peluang investasi di tahun politik di 2018. Pasalnya, kondisi politik di Indonesia cukup bersinggungan dengan ekonomi yang berdampak ke pertumbuhan ekonomi.

"Tahun pemilu investasi swasta melambat, wait and see," kata Bambang.

Akan tetapi, melambatnya investasi bisa ditutup dengan kenaikan konsumsi non rumah tangga. Belanja barang seperti kaos, spanduk, stiker dan yang lainnya untuk kebutuhan kampanye meningkat cukup pesat. Melihat di 2014, konsumsi non rumah tangga mampu tumbuh hingga 20%.

"Namanya kampanye, semacam marketing jual ide jual tokoh ada kegiatan barang konsumsi," kata Bambang.

Bambang menambahkan, berkaca dari Pilkada beberapa tahun ke belakang tidak cukup kuat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan berlebihan.

"Pilkada dua tahun terakhir enggak terlalu banyak pengaruh Pilkada dengan kegiatan ekonomi," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, konsumsi non rumah tangga yang berhubungan langsung dengan perangkat kampanye bisa mendongkrak sektor konsumsi. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga di tahun depan juga bisa tumbuh lebih baik lagi dibandingkan tahun ini.

"Saya pikir konsumsi 5% bisa dicapai, sangat bisa. Syukur-syukur sedikit lebih karena ada kegiatan," ujar Bambang.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono mengatakan, kehadiran Pilkada serentak di tahun depan tidak begitu banyak berimbas kepada ekonomi Indonesia. Tony merinci, jika anggaran Pilkada di 171 daerah masing-masing sebesar Rp 100 miliar dan diakumulasi menjadi Rp 17 triliun, maka tidak cukup banyak untuk mendongkrak ekonomi tahun depan.

"Kalau dikalikan Rp 100 miliar 170 Pilkada ketemunya Rp 17 triliun kan enggak gede. APBD DKI Rp 76-Rp 77 triliun, APBN Indonesia Rp 2.200, kalau Pilkada Rp 17 triliun enggak ada apa-apanya," kata Tony.

Ia juga mengatakan bahwa pesta demokrasi yang hampir terjadi setiap tahun tidak perlu dianggap sebagai hal yang menakutkan. Pasalnya, kehadiran Pilkada serentak di tahun politik 2018 tidak banyak memberikan dampak ke ekonomi Indonesia.

"Di 2018 optimistis enggak ada dampak negatif Pilkada. Kalau ada terkompensasi dari aktivitas lain," tutur Tony.


Melihat beberapa tahun ke belakang, Tony menambahkan, selama ini pesta demokrasi berlangsung cukup aman. Dengan demikian, kehadiran Pilkada serentak di 171 daerah tahun depan juga bisa berjalan tanpa hambatan sebagaimana mestinya.

Di tahun 2009 saat tahun Pilpres, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 4,5%. Angka ini bisa dibilang baik di tengah anjloknya pertumbuhan ekonomi negara tetangga. Di 2014, ekonomi Indonesia juga berhasil tumbuh 5,02%, meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 5,58%, angka ini masih terbilang baik.

"Saya kok enggak pesimis atau tidak takut mengalami tahun politik 2019 atau Pilkada 2018," tutur Tony.

Tak Hanya Politik

Selain tensi politik di 2018, Tony mengatakan, kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mulai membaik juga perlu diwaspadai sebagai ancaman keluarnya modal dari dalam negeri atau capital outflow. Terlebih lagi, adanya kemungkinan Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuannya lagi di tahun depan yang bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia.

"Masih banyak ketidakpastiannya msialnya situasi ekonomi Amerika Serikat yang membuat capital movement banyak bergerak ke Amerika negatif buat kita. Amerika Serikat mau naikkan suku bunga, suka atau tidak pasti ada pengaruhnya. Tahun depan tumbuh tapi tidak bisa lari, 5,3% (tahun depan), tahun ini kan maksimal 5,1% mungkin 5,08%," tutur Tony.

Selain itu, pergerakan harga komoditas juga perlu diperhatikan dengan cermat. Naik turunnya harga komoditas sangat berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia yang sebagian besar bertumpu pada sektor ini.

"Yang penting balance-nya masih positif. Perdagangan surplus yang penting pertumbuhan ekonomi jangan turun," kata Tony.


Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam kesempatan yang sama menambahkan, kehadiranctahun politik ikut mendongkrak ekonomi hingga 0,3%. Akan tetapi, kehadiran pesta demokrasi serentak di 171 daerah tahun depan tidak perlu dianggap sebagai momok yang menakutkan karena diperkirakan berjalan sesuai koridor tanpa hambatan dan hal yang tidak diinginkan.

"Ada variabel yang berdiri sendiri, politik dianggap sebagai tontonan tersendiri, ekonomi memiliki logika tersendiri. Jadi mereka tidak perlu ada ketakutan berlebih," ujar Yunarto.

Hal yang perlu ditakutkan dan kemungkinan kecil terjadi adalah kerusuhan seperti saat krisis 1998 yang ikut memukul ekonomi. Kemungkinan ini pun diprediksi tidak akan terjadi di tahun depan.

"Saya pikir Indonesia belum sampai kepada wilayah itu," ujar Yunarto. (ara/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed