Pemerintah Habiskan Rp 1.132 Triliun Selama 2017, Ini Hasilnya

Pemerintah Habiskan Rp 1.132 Triliun Selama 2017, Ini Hasilnya

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 20 Des 2017 18:25 WIB
Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Kementerian Keuangan RI menyebutkan realisasi anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) hingga 15 Desember 2017 tercatat Rp 1.132,3 triliun atau 82,8% dari APBN-P 2017.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja tersebut sebagian diantaranya diwujudkan dalam pembangunan dan program prioritas pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia, sosial, infrastruktur.

Dia menjelaskan sebanyak 16,4 juta siswa telah mendapatkan manfaat penyaluran kartu Indonesia Pintar (KIP), 7,5 juta siswa telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 1,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan pangan non tunai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Lalu 364,4 ribu mahasiswa telah mendapatkan dana beasiswa dari program biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Kemudian 91,7 juta masyarakat telah mendapatkan manfaat dari program Jaminan kesehatan nasional.

Sebanyak 14,2 jua keluarga penerima manfaat telah mendapatkan manfaat subsidi pangan. Pembangunan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat material khusus (Almatsus), seperti kapal apung, kapal perang RI, kapal latin dan kendaraan tempur/taktis yang tersebar di Kementerian Pertahanan dan Polri.

"Jalan baru yang telah dibangun sepanjang 611 km, jalan tol 24,5 km dan jembatan 6.110. Tiga bandara juga siap dioperasikan, yakni di Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat, sedangkan delapan bandara lainnya sedang dalam pembangunan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, (20/12/2017).


Dia menjelaskan, output belanja tersebut diperoleh dari penerimaan negara adan pembiayaan APBN. Penerimaan pajak hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp 1.058,4 triliun atau 82,5% dari target APBN-P 2017.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja masih seimbang dengan penerimaan, khususnya untuk belanja prioritas di bidang pembangunan SDM, infrastruktur, transfer ke daerah dan dana desa. "Hal ini didukung oleh fundamental ekonomi yang baik," ujarnya. (mkj/mkj)

Hide Ads