.webp)
Lokasinya di Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Dr. Wahidin II Nomor 3, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).
Tiba di lokasi pukul 11.44 WIB, Sri Mulyani yang mengenakan batik cokelat dengan celana bahan berwarna hitam ini langsung menuju lokasi pelayanan KPPN dan menyapa para pelapor dan pekerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya bawa SPM (Surat Permintaan Membayar), ada 50 bu," jawab pegawai SKK Migas tersebut.
Setelah bertanya-tanya, Sri Mulyani yang didampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Negara Marwanto Harjowiryono melanjutkan tinjauan ke loket lainnya.
 Foto: Hendra Kusuma/detikFinance |
"Ibu, ini middle office kita. Ibu bisa lihat," jelas Marwanto.
Namun, Sri Mulyani memilih untuk menyapa para pekerja loket terlebih dahulu sebelum meninjau middle office.
"Say hai dulu lah. Halo bapak dari mana? Sudah berapa SPM?" tanya Sri Mulyani.
"Baru 10 SPM," jawab pegawai loket.
Selanjutnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini diagendakan berkunjung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Setelah itu, dilanjut meninjau KPPN Khusus Penerimaan, dan menyambangi Direktorat SITP.
Setelah selesai meninjau, Sri Mulyani dijadwalkan akan memberikan arahan kepada para pegawai yang berlokasi di Ruang Rapat KPPN Khusus Penerimaan.
Kehadiran Sri Mulyani ini sama seperti di tahun sebelumnya, yakni untuk meninjau kesiapan pencairan anggaran dan pengelolaan penerimaan negara pada tutup tahun anggaran.
 Foto: Hendra Kusuma/detikFinance |
Diketahui, pemerintah hingga 15 Desember 2017 telah berhasil meralisasikan belanja negara Rp 1.849,5 triliun atau 88,1% dari target APBNP 2017 sebesar Rp 2.098,9 triliun. Sedangkan penerimaan negara telah mencapai Rp 1.496,9 triliun atau 86,2% dari target Rp 1.736,1 triliun.
Untuk pendapatan negara yang telah mencapai Rp 1.496,9 triliun berasal dari pendapatan dalam negeri yang mencapai Rp 1.492,5 triliun atau sudah 86,1%, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.211,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 281,0 triliun atau 108,0% dari target Rp 260,2 triliun. Lalu berasal dari penerimaan hibah yang mencapai Rp 4,4 triliun atau 140,7% dari target Rp 3,1 triliun.
Sedangkan untuk belanja negara telah mencapai Rp 1.849,5 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 1.132,3 triliun atau 84,3% dari target Rp 1.343,1 triliun, terdiri dari belanja kemeterian/lembaga (K/L) Rp 664,9 triliun atau 86,4%, lalu belanja non k/L Rp 467,3 triliun atau 81,4%.
Untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah mencapai Rp 717,3 triliun atau 94,9% dari target Rp 755,9 triliun. Untuk dana transfer ke daerah mencapai Rp 657,5 triliun atau 94,2%, dan dana desa Rp 59,8 triliun atau 102,7% dari target Rp 58,2 triliun.
Dengan capaian tersebut, hingga per 15 Desember 2017 untuk keseimbangan primer mencapai Rp 137,2 triliun, dengan total defisit mencapai Rp 352,7 triliun atau sebesar 2,62 dari PDB.
(ang/ang)
