Dividen Interim BUMN Bakal Digenjot untuk Setoran APBN

Jakarta - Pemerintah menggenjot pemasukan dari BUMN dari dividen, bukan privatisasi. Untuk itu, kementerian negara BUMN akan mengupayakan perolehan dividen interim yang lebih besar. Tahun 2005, penerimaan dividen diharapkan mencapai Rp 11 triliun, lebih tinggi dari target semula sebesar Rp 9,5 triliun. "Meneg BUMN memang menginginkan agar dividen BUMN diperbesar. Salah satu caranya meminta dividen interim untuk tahun buku berjalan," kata Deputi Meneg BUMN bidang privatisasi Mahmuddin Yassin di kantornya, Jalan DR Wahidin, Jakarta, Jumat (10/6/2005).Selain dividen interim, penerimaan dari BUMN juga dengan cara memperbesar pay out ratio. Diakui Yassin, kebijakan peningkatan pendapatan dividen di satu sisi bisa memperbesar APBN, namun di sisi lain menghambat restrukturisasi perusahaan secara internal. Pada tahun 2005, sebenarnya dividen ditargetkan Rp 9,5 triliun dan privatisasi Rp 3,5 triliun untuk menambal defisit APBN. Namun dari total Rp 13 triliun itu, Meneg BUMN menginginkan pendanaannya didapat dari peningkatan dividen BUMN. "Yang bisa dicapai sebesar Rp 11 triliun. Dan itu diharapkan bisa juga untuk menutup target privatisasi," papar Yassin. Yassin mengaku, hingga saat ini belum ada daftar BUMN yang akan diprivatisasi dalam waktu dekat. Namun jumlah BUMN yang akan diprivatisasi sudah dirumuskan oleh tim kebijakan privatisasi pada tahun lalu. Pelaksanaan privatisasi meski telah disetujui tim privatisasi, menurut Yassin, harus tetap meminta persetujuan DPR. "Semua daftar yang diprivatisasi itu carry over, di antaranya BNI dan Bank Mandiri serta 7 perusahaan yang kepemilikannya minoritas," tambah Yassin. Menanggapi surat dari Menko Perekonomian dan Menkeu yang meminta agar privatisasi dipercepat, Yassin mengatakan sampai saat ini dirinya belum ada pembicaraan dan pengarahan dari Meneg BUMN Sugiharto. (qom/)