"Itu pasti ada alasannya kenapa kita tiga kali lebih tinggi," kata Sandi, di Mall Thamrin City, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk tidak menimbulkan spekulasi, menimbulkan tuding menuding lebih baik kita diskusi internal dulu, dulu kebijakan itu kenapa diambil," ungkapnya.
Sebab, kata Sandi, ia dan Anies adalah bagian dari pemerintahan sebelumnya. Ia enggan pernyataan yang disampaikannya kemudian dapat memecah belah persatuan di Pemprov DKI Jakarta.
"Kami ini adalah bagian dari pemerintah sebelumnya. Jadi pemerintahan sebelumnya sudah memutuskan kami meneruskan dan kami tidak ingin mengeluarkan statement yang bisa memecah belah di antara kami," ungkapnya.
Sandi pun menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah memberikan masukan terkait anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI. Ia akan memastikan anggaran tersebut akan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk Pemprov DKI ke depannya.
"Jadi kami berterima kasih pada Bu Sri Mulyani men-highlight itu dan kita pastikan anggaran kita di 2018 ini akan mampu untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Itu yang kita inginkan," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih rasional mengalokasikan anggaran belanja pegawai salah satunya perjalanan dinas. Sebab, besaran standar biaya uang perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta berada dalam angka yang tinggi bahkan melebihi dari batas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
"Jadi mungkin dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata Sri Mulyani, di di acara Musrenbang RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). (ara/ara)











































