Privatisasi BUMN Cocoknya IPO

Jakarta - Rencana privatisasi BUMN terus mendapat sorotan. Menteri Keuangan Jusuf Anwar pun berpendapat, privatisasi BUMN lebih tepat dilakukan melalui penawaran saham perdana di bursa (Initial Public Offering/IPO). "Saya pribadi berpendapat IPO lebih cocok. Ini lebih baik, karena sesuai dengan demokrasi ekonomi yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945," kata Jusuf Anwar di sela rapat gabungan Komisi IV, VI,VII, IX dan XI DPR RI dengan jajaran menteri di bawah Menko Perekonomian di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2005). Menurut Jusuf Anwar, IPO didasarkan pada pemilikan saham oleh ribuan orang tidak di satu tangan, seperti Temasek dan Farallon. Ide ini juga telah diungkapkan kepada Menneg BUMN Sugiharto."Ini kan baru wacana, karena saya menilai konsep IPO itu bagus. Mekanisme seperti apa, tentunya itu menjadi urusan Menneg BUMN," tandasnya.Ditegaskannya, usulan IPO itu dilakukan di luar upaya peningkatan jatah dividen dari BUMN. Saat ini, lanjut dia, untuk menutupi defisit APBN, pemerintah harus berpikir dua kali untuk melakukan pinjaman dan penerbitan obligasi."Kita tidak mau meminjam kalau dirasakan tidak perlu, termasuk penerbitan obligasi. Cukup sekali saja. Kita harus cari sumber pendanaan lainnya," tegas Jusuf Anwar.Selain itu, pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi penerimaan negara di luar pajak. (san/)