Kepala Bappenas Beberkan Penyebab Kemiskinan RI Turun

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia sampai September 2017 mengalami penurunan 0,58% atau menjadi 10,12% dari yang sebelumnya 10,64%.

Tingkat kemiskinan saat ini mengalami penurunan sebanyak 1,18 juta orang dari 10,64% (27,77 juta orang) ke angka 10,12% (26,58 juta orang) dari periode Maret 2017 ke September tahun lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, tingkat kemiskinan di Indonesia sejak beberapa tahun belakang terus mengalami penurunan.

Tingkat kemiskinan pada orde baru mencapai 40%, lalu turun terus sampai menjelang krisis 1998 mencapai 11,7%. Setelah krisis kembali naik menjadi 20%, dan pada saat itu lajunya kembali menurun sampai dengan September 2017 yang sebesar 10,12%.

"2007-2012 penurunannya lumayan tajam penurunanya. Setelah 2012 mulai landai turunnya. Semoga kemiskinan yang turun jadi 10,12%, penurunan kemiskinan akan lebih besar lagi," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Dia membeberkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Pertama, tingkat inflasi yang rendah dan terjaga.

"Pertama, inflasi 2017 relatif stabil dan masih masuk rentang target, dengan inflasi 3,61% ini membantu upaya tidak membuat orang yang keluar dari garis kemiskinan tidak kembali. Lalu inflasi terjadi pada Maret-September berhasil di 1,45%, ini yang berkontribusi besar," kata Bambang.

Selanjutnya, pemerintah juga berhasil meningkatkan upah riil buruh tani sebesar 1,05% dalam enam bulan terakhir. Dan yang terakhir adalah karena adanya integrasi program penanggulangan kemiskinan.

"Mulai dari perbaikan basis data untuk targetting dan penyaluran non tunai melalui kartu, lalu penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset, reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran, dan optimalisasi penggunaan dana desa yang turut menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan," jelas dia.

Untuk menjaga bahkan menurunkan tingkat kemiskinan ke level single digit sesuai pada APBN 2018 yakni 9,5% sampai 10%, Bambang menyebutkan, pemerintah akan menjaga harga beberapa kebutuhan masyarakat yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan.

Seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan daging sapi. Komoditi ini yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di perkotaan dan juga di perdesaan.

"Perubahan pola konsumsi makanan juga akan mempengaruhi angka kemiskinan, beras kontribusi ke kemiskinan di perkotaan 18,8%, di perdesaan 24,52% per September 2017," jelas dia.

Strategi khusus dalam penanggulangan di tahun ini juga dengan meningkatkan pelaksanaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, serta pemenihan kebutuhan dasar. Seperti peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan nasional (JKN)/kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta orang.

Lalu, bantuan pendidikan/Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,7 juta orang. Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta di 217 kabupaten/kota. Serta perluasan program keluarga harapan dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM.

"Integritas program kemiskinan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 2%," papar dia.

Selain itu, ada juga upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui program pada karya tunai atau cash for work yang memanfaatkan anggaran dana desa.

Program itu ditujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka stunting/kurang gizi hingga mengurangi kemiskinan.

"Kita berharap 2018 bisa jadi awal tingkat kemiskinan single digit, karena ketapatan sasaran, waktu, jumlah, dan tentu berharap tidak ada bencana seperti kekeringan," tukas Bambang. (eds/eds)