Rekruitmen Direksi BUMN Sebaiknya Tidak Lewat TPA

Jakarta - Pola rekruitmen calon direksi atau komisaris BUMN sebaiknya dilakukan oleh sebuah tim profesional, tidak seperti saat ini yang melalui Tim Penilai Akhir (TPA). Hal itu diperlukan agar dapat memperoleh calon direksi dan komisaris BUMN yang berkualitas."Perlu ada head hunter untuk mencari CEO yang handal di BUMN. Jangan seperti sekarang ini untuk memilih CEO BUMN ditetapkan melalui TPA yang dipimpin Presiden," kata Umar Juoro, pengamat ekonomi CIDES, di sela-sela acara seminar pengelolaan aset negara di Wisma Antara, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2005).Porsi menteri BUMN masih diperlukan untuk menentukan siapa saja yang duduk dalam head hunter profesional itu. "Jadi dengan adanya head hunter, maka pengelolaan BUMN juga akan bisa diukur secara profesional, tidak seperti ini yang banyak grey areanya," tegas Umar.Pemberantasan KorupsiUmar juga menyoroti soal pemberantasan korupsi. Diakuinya, saat ini aspek transparansi dalam pengelolaan aset negara sudah mulai ada. Sayangnya, dari sisi akuntabilitas sangat lemah."Saat ini sudah banyak dilakukan audit tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah audit itu," kata Umar.Hal yang sama juga diungkapkan ekonom INDEF Iman Sugema yang menyatakan, saat ini yang harus dipotong untuk mengurangi korupsi adalah kesempatan untuk mengurangi tindakan itu. Hal ini disebabkan karena kenaikan gaji belum tentu efektif memberantas korupsi."Misalnya saja di PPA atau di PPLN kalaupun jadinya dinaikkan 100 persen itu tidak begitu saja mengurangi korupsi, karena aset yang mereka kelola sangat besar," katanya. Saat ini, yang penting dilakukan adalah melakukan kontrol secara ketat di samping meningkatkan aspek hukumnya. (mar/)