Follow detikFinance
Kamis 11 Jan 2018, 17:45 WIB

Hanif Minta LPDP Beri Beasiswa Latihan Kerja, Ini Jawaban Sri Mulyani

Hendra Kusuma - detikFinance
Hanif Minta LPDP Beri Beasiswa Latihan Kerja, Ini Jawaban Sri Mulyani Foto: Usman Hadi/detikcom
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, hingga saat ini masih melakukan kajian terkait dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang ke depannya bisa mendorong program vokasi atau pelatihan kerja dan pelatihan bisa diakomodasi.

Hal itu juga sebagai jawaban atas permintaan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang meminta LPDP tidak hanya membiayai beasiswa untuk pendidikan formal.

Dana abadi pendidikan atau soverign wealth fund (SWF) yang dikelola LPDP ditaksir mencapai Rp 31 triliun, dan sudah memberikan beasiswa kurang lebih 18.000 masyarakat Indonesia yang melanjutkan ke universitas dalam negeri maupun luar negeri.


"Kita akan memformulasikannya kalau dilihat dari anggarannya selama ini, jumlah yang sudah kita biayai kurang lebih dari 18.000," kata Sri Mulyani di Perpusstakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP, kata Sri Mulyani, sesuai dengan hasil sidang kabinet di akhir tahun lalu akan menyasar lebih banyak bidang studi, seperti pelatihan kerja vokasional, penelitian hingga bisa juga dialokasikan ke tenaga pengajar.

"Kemarin waktu sidang kabinet terbatas sudah dapat masukan dari menteri presiden dan wapres ya nanti kita akan formulasikan," jelas dia.

Dia mengumpamakan, pengembangan dana abadi agar bisa menyasar banyak bidang juga harus terlebih dahulu ditingkatkan jumlah dananya. Misalnya, dalam satu tahun sebesar Rp 100 triliun.

"Saya sedang lakukan exercise apabila dana SWF itu akan mencapai katakanlah akan capai Rp 100 triliun, berarti berapa dana yang bisa digunakan untuk pertama tradisional beasiswa S2, S3 atau vokasi, itu yang bidang pendidikan. Yang penelitiannya berapa porsinya dan bagaimana arahannya," ungkap dia.

Lanjut Sri Mulyani, pengelolaan dana abadi pendidikan ini juga dikaji mengenai apakah akan ada lembaga khusus selain LPDP atau tidak. Namun, hal itu ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Kita sedang sampaikan nanti dalam perpres bentuk kelembagaannya bagaimana ada dewan yang bisa arahkan pada bagian yang kelola anggaran sendiri secara profesional. Karena yg digunakan bukan anggrannya tapi profit atau returnnya. Nah itu perlu ada tata kelola dari manager investasinya. Jadi dia bisa menghasilkan penerimaan yang cukup kemudian dari policy penggunaan anggraannya akan tentu oleh berbagai kementeriannya," tutup dia. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed