Privatisasi Tak Tercapai, Pemerintah Genjot Dividen BUMN

Jakarta - Jika target penerimaan negara dari program privatisasi BUMN sebesar Rp 3,5 triliun tidak dapat dicapai maka pemerintah akan memenuhinya dari dividen BUMN. Itu dilakukan untuk memenuhi defisit APBN. "Nilai Rp 3,5 triliun hanya patokan, bisa lebih bisa kurang. Kalau kurang itu pasti akan dipenuhi dari dividen," kata Sugiharto kepada wartawan di Gedung Departemen Keuangan Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (14/6/2005).Sugiharto juga belum bersedia menyebutkan BUMN apa saja yang akan diprivatisasi pada tahun ini. Namun terdapat beberapa prioritas BUMN yang akan diprivatiasi, yakni di sektor pertambangan, perbankan dan sektor lain seperti infrastruktur.Menyangkut pola privatisasi, Sugiharto menyatakan, sebagian besar akan dilakukan melalui pola secondary offering maupun penawaran saham perdana di bursa (IPO). "Tapi saya tidak akan tergesa-gesa dalam melakukan IPO karena bisa mendistorsi pasar," katanya.Ketika disinggung soal dana setoran BUMN hingga saat ini, dia mengakui, belum ada setoran dari BUMN. Soalnya, pelaksanaan setoran baru bisa dilakukan 1 hingga 3 bulan ini setelah pelaksanaan RUPS yang banyak digelar pada bulan Mei dan Juni ini.Disebutkan, target privatisasi dilakukan dalam rangka mempercepat penerapan good corporate government (GCG) dengan prioritas BUMN-BUMN yang telah mendapat persetujuan DPR. (mar/)