Dia menyebutkan, angka defisit tersebut jauh lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah dalam UU APBN-P 2017 yang sebesar 2,92%, serta lebih kecil dari angka per akhir 2017 yang sebesar 2,57%.
"Defisit kita catat 2,46% dari GDP, dibanding UU APBN-P yang sebesar 2,92%, itu lebih kecil, bahkan dari angka yang kita sampai ke bapak presiden pada akhir tahun 2017," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan defisit anggaran yang turun ke level 2,46%, keseimbangan primer juga mengalami penurunan. Di mana, dari yang ditetapkan sebesar Rp 178 triliun, hingga posisi saat ini realisasinya mencapai Rp 115,5 triliun.
"Ini menggambarkan bahwa pesan APBN 2017 bisa kita kelola, realisasinya positif dan menggembirakan, dan mendukung momentum ekonomi," tambah dia.
Pendapatan negara yang sebesar Rp 1.655,8 triliun berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.339,8 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp 308,4 triliun, dan pendapatan hibah Rp 7,6 triliun.
Untuk realisasi belanja negara yang sebesar Rp 2.001,6 triliun. Dari belanja pemerintah pusat Rp 1.259,6 triliun, di mana belanja K/L Rp 798,6 triliun, dan belanja non K/L sebesar Rp 568,4 triliun. Sedangkan dari transfer ke daerah dan dana desa Rp 742 triliun. Di mana transfer ke daerah Rp 682,2 triliun, dan dana desa Rp 59,8 triliun.
"Secara umum, kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 mengalami perbaikan, pertumbuhan, didukung oleh terjaganya stabilitas makro ekonomi di tengah berbagai tantangan dan potensi risiko yang bersumber dari global," tukas dia. (ara/ara)