ENI Minta Penundaan Eksplorasi Migas Blok Ambalat

Jakarta - Persengketan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia tak kunjung usai. Pihak ENI Ambalat Ltd selaku operator pengelola migas akhirnya minta penangguhan kegiatan fisik di Blok Ambalat sampai keadaan tenang. Permintaan itu secara resmi sudah disampaikan pihak ENI Ambalat kepada BP Migas.Hal tersebut disampaikan Kepala BP Migas Kardaya Warnika usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2005)."BP Migas tidak dapat memaksa mereka melakukan kegiatan fisik di sana. Kita minta masalah persengketaan wilayah tumpang tindih RI-Malaysia tidak menjadi kendala," kata Kardaya.Di sekitar Ambalat, terdapat 9 wilayah kerja migas di antaranya East Ambalat, Ambalat, Bukat, Bulungan dan Tarakan. Kegiatan eksplorasi migas di perairan laut Sulawesi khususnya di sekitar Ambalat sudah dimulai pada tahun 1999 dengan penanda tangan Production Sharing Contract (PSC) dengan operator ENI Ambalat Ltd pada tanggal 27 September 1999. Pada tanggal 12 Desember 2004 juga ditandatangani kontrak PSC dengan Unocal pada Blok Ambalat Timur (East Ambalat).Persoalan mencuat ketika Malaysia pada tanggal 16 Februari 2005 mengumumkan bahwa Blok ND6 dan ND7 merupakan konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Shell dan Petronas Carigali yang lokasinya tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan East Ambalat.Direktorat Jenderal Migas DESDM telah mengadakan rapat dengan pihak Eni Ambalat Ltd dan Unocal Ventures East Ambalat dan mengharapkan kedua perusahaan untuk tetap melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerja masing-masing sesuai jadwal dan waktu yang telah direncanakan.Kardaya menjelaskan, ENI di Blok Bukat sudah mengebor 3 sumur di lokasi Aster, dengan posisi di selatan, menjorok ke Indonesia. ENI menguasai 2 blok yakni di Bukat dan Ambalat yang terletak berdampingan. Menurut Kardaya, pihak ENI belum menyatakan kapan penangguhan atau moratorium itu akan berakhir. Unocal yang mengelola East Ambalat juga belum melakukan pengeboran, menunggu sampai keadaan tenang.Sementara Dirjen Migas ESDM Iin Arifin Takhyan mengatakan, hanya kegiatan fisik yang diminta moratorium oleh ENI Ambalat. Sedangkan kegiatan lain seperti studi dan budgeting masih bisa dijalankan. "Jadi alasan mereka bisa dipahami," kata Iin.Menurut Iin, sulit menentukan kapan perundingan Indonesia dan Malaysia mengenai Blok Ambalat itu selesai. Namun Malaysia, lanjut Iin, sudah ada kemajuan pesat dengan mengakui bahwa blok itu bukan milik sendiri. Dijelaskan pula, baik Indonesia dan Malaysia telah sepakat menyelesaikan secara damai melaui perundingan melalui konvensi hukum laut PBB tahun 1982.Namun Iin menepis dugaan kedua pihak yang tengah bersengketa akan menggarap Blok Ambalat ini secara joint venture. Kasubdit Survei Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, Kolonel R. Ibrahim mengatakan, pada pekan ini intensitas lalu lintas kapal Malaysia di Blok Ambalat berkurang. "Jadi relatif aman. Walaupun begitu kita pantau terus setiap hari," kata Ibrahim. (qom/)