Dipanggil DPR Komisi V, Menhub Bahas Evaluasi APBN 2017

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I-2017 dan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017.

Budi yang tampak mengenakan kemeja putih berjaket hitam dan celana hitam, melakukan rapat di Ruang Komisi V DPR RI Gedung Nusantara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Menhub memaparkan terkait perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas hasil pemantauan sampai dengan posisi Semester I Tahun 2017.

"Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017, pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp 45,98 triliun dalam perkembangannya, mengalami perubahan yaitu dengan adanya APBN-P TA 2017 berupa efisiensi belanja barang sebagaimana tercantum dalam Inpres no. 4 Tahun 2017," kata dia dalam sambutannya, Rabu (24/1/2018).

Dirinya menjelaskan, penambahan kegiatan prioritas, penambahan PNBP/BLU dan penggunaan saldo awal Kas Satker BLU serta luncuran SBSN/PHLN sehingga pagu alokasi anggaran menjadi Rp 47,94 triliun.

Dari alokasi pagu pada TA 2017 sebesar Rp 47,94 triliun, dialokasikan untuk kegiatan Belanja Pegawai sebesar Rp 3,84 triliun 8%, Belanja Barang sekitar Rp 12,54 triliun 26,16% dan Belanja Modal sekitar Rp 31,57 triliun 65,84%,

Ada pula, rincian masing-masing eselon I mendapat alokasi pagu, yaitu Sekretariat Jenderal sebesar Rp 536,02 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 90,31 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 3,93 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 11,24 triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 8,82 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 18,84 triliun, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp 4,24 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 116,19 miliar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 120,44 miliar.

"Pada tahun 2017, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan terdapat kenaikan sebesar 12,76% dari tahun 2016," kata dia.

Dirinya menjelaskan, adapun realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 86,39% atau Rp 41,42 triliun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 73,63% atau Rp 31,77 triliun.

Selanjutnya untuk realisasi PNBP tahun 2017 Kementerian Perhubungan mendapatkan PNBP Award dari Kementerian Keuangan, hal ini didasari adanya kenaikan PNBP sebesar Rp 550 miliar dari realisasi tahun 2016 yang hanya mencapai Rp 6,68 triliun, dibandingkan tahun 2017 mencapai Rp 7,23 triliun.

Dalam pelaksanaan anggaran TA 2017 masih dijumpai adanya kendala dan hambatan yang dialami antara lain yaitu masalah lahan, proses persiapan dokumen kontrak tahun jamak (multiyears), penggunaan PHLN yang belum efektif, masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat yang menjadi anggota panitia pengadaan. (ang/ang)