Pelayanan Publik Membaik, PTSP DKI Tuai Penghargaan Dari Menteri

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memberikan penghargaan kepada unit pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi DKI Jakarta. PTSP DKI memperoleh nilai tertinggi yang terdiri dari enam kriteria.

Acara ini dihadiri oleh beberapa Bupati dan Walikota dari beberapa daerah. Salah satunya hadir Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin dan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah.

Penilaian penghargaan tersebut berdasarkan enam faktor yaitu aspek kebijakan, profesionalise SDM, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengelolaa. Pengaduan, sarana prasaran, aerta inovasi pelayananan publik.

"Ada enam faktor penilaian evaluasi pelayanan publik seperti, aspek kebijakan 30%, profesionalisme SDM 18%, sistem informasi pelayanan publik 15%, konsultasi dan pengelolaan pengaduan 15%, dan inovasi pelayanan publik 7%," papar Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB Diah Natalisa di Gedung Serbaguna Kantor KemenPAN RB, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018).

"Penilaian ini dilakukan selama satu tahun terakhir ini selama tahun 2017, setiap tahun kita akan melakukan evaluasi dan penghargaan ini guna memotivasi instansi pelayanan publik," lanjut Diah.

Ada 5 Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik (A), yaitu;

1.Walikota Makassar.
2.Walikota Yogyakarta.
3.Walikota Semarang.
4.Walikota Palembang.
5.Walikota Balikpapan.

Sedangkan Pelayanan Publik di Kabupaten Kota yang berhasil meraih predikat Sangat Baik (A) adalah:

1. 2 UPP PTSP Provinsi (Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Riau).

2. 18 UPP PTSP Kab/Kota (Kota Yogyakarta, Kabupaten Badung, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tegal,Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Mataram, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Surabaya)

3. 14 UPP Dukcapil (Kota Denpasar, Kota Metro, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gianyar, Kota Banjarmasin, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kota Malang, Kota Palembang, Kabupaten Bangka Tengah, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Makassar, dan Kota Balikpapan)

4. 16 UPP RSUD (Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Palembang, Kabupaten Kudus, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Sukabumi, Kabupaten Badung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bekasi, Kota Balikpapan, Kota Pontianak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tangerang. (eds/eds)